PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN

DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR

DI TAKABONERATE KABUPATEN SELAYAR

 

Oleh Baso Madiong

(Dosen Fak. Hukum Univ. 45 Makassar)

                                                   :

BAB  1, PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir dan pulua-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diharapak dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya  dapat dikembangkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan penyangga kedaulatan negara agar  dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional .

Oleh karena itu, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 Km, sudah barang tentu memiliki kekyaan sumber daya alam laut yang sangat besar. Potensi sumber daya perikanan laut setiap tahunnya adalah sebesar ± 6,7 Juta ton, namun yang sempat dimanfaatkan hanya ± 47%. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia karena ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta estuaria yang sangat luas dan beragam. Selain itu, wilayah pesisir laut Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral, sebagai pusat pengembangan industri pariwisata, agrobisnis dan agroindustri, permukiman, transportasi serta kepelabuhanan.

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah, baik dalam hal pengaturan dan pengembangan kebijakan, pengaturan penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika, serta mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

Dalam Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, dengan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Pemerataan dimaksud adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar maayarakat, yang meliputi: 1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; 2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum; 3) hak untuk memperoleh rasa aman; 4) hak untuk memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau; dan 5) hak untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor keluatan.

Namun disadari ataupun tidak disadari kawasan pesisir merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamie. Di berbagai daerah, termasuk kawasan Pesisir Takabonerat Kabupaten Selayar merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya saling tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal inilah kemudian memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan daya dukung lahan untuk menopang aktivitas kehidupan dikawasan tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan populasi yang tinggi dikawasan pesisir tersebut mengakibatkan kondisi alam mengalami perubahan. Saat ini kawasan pesisir Takabonerate tidak lagi merupakan kawasan alami yang mampu menjaga kelestarian sumber daya alam, habitat, dan ekosistem yang ada serta berfungsi untuk melindungi kawasan di belakangnya. Kawasan Takabonerate yang beralih fungsi menjadi kawasan pertanian perikanan, permukiman, pusat aktivitas perekonomian dan perindustrian. Konsekuensi logis yang muncul antara lain: munculnya polusi lingkungan (air, udara, suara dan tanah), terjadinya degradasi kualitas lahan dan lingkungan, konflik kepentingan dan permasalahan sosial, munculnya masalah kesehatan lingkungan, kurangnya sumber daya air bersih, dan adanya konflik penggunaan lahan.

Bahkan pada kawasan Pesisir Takabonerate eksploitasi sumber daya seperti pemanfaatan sumber daya perikanan sekitar 112,38% dari total potensi kelestariannya, artinya tingkat pengambilan ikan melebihi kemampuan perkembangan ikan di daerah tersebut. Di samping itu,  Takabonerate merupakan wilayah pesisir yang kaya dengan sumber daya alam terumbu karang dan rumput laut, namun sampai saat ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Khusus sumber daya terumbu karang sekarang telah mengalami kerusakan sekitar 41,7% akibat dari kegiatan-kegiatan perikanan yang destruktif  (peracunan dan peledakan) dan penambangan karang dan pasir. (Harian Pedoman Rakyat, Edisi Mei 2006)

Fenomenan yang sangat krusial yang terjadi di Kawasan Posisir Takabonerate adalah pencemaran air yang berasal dari pembuangan limbah industri rumah tangga dan tumpahan minyak alat transportasi laut, serta berkurangnya sumber daya ikan, sehingga hasil tangkapan para nelayan semakin berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, issu sentral yang dapat ditarik adalah di samping program kebijakan (perencanaan dan pengambilan keputusan) yang tumpang tindih, pengawasan yang lemah, sistem kelembagaan yang tidak berfungsi serta kurangnya melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir..

 

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta menjaga keberlansungan sumber daya yang ada di wilayah pesisir, maka hal yang mutlak diperlukan adalah adanya pedoman pengelolaan untuk setiap komponen ekosistem di wilayah pesisir. Gagasan tentang sejauhmana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar beserta instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir di Takabonerate perlu dikaji dan diteliti ulang dengan harapan dapat memperkecil risiko kerusakan dalam pengelolaan pesisir beserta habitat-habitat lain yang ada di dalamnya.
    2. Kekayaan sumber daya alam pesisir yang melimpah ruah adalah hak setiap orang, hanya saja dalam pengelolaannya harus memperhatikan fungsi kelestariannya. Oleh karena setiap kebijakan yang diambil harus mendapat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat lokal. Keikutsertaan/keterlibatan masyarakat pesisir  adalah merupakan potensi yang sangat tepat, sehingga dalam pengelolaannya tidak mengorbankan hak-haknya. Ide tentang bagaimana mengelola sumber daya pesisir tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dijadikan sebagai alternatif untuk diteliti dan dikaji.

BAB  2. TINJAUAN PUSTAKA

  1. Pengertian dan Krakteristik Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut  ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangka bagian yang menuju arah laut wilayah pesisir adalah mencakupi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sidimentasi dan aliran air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan penggundulan hutan (Sugiarto, 2005: 163).

Dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosisitem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan  laut, sedangkan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya..

Menurut Emmy Hafid (2006: 174) bahwa di wilayah pesisir terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk ekosistem, yaitu: 1) ekosistem alamiah meliputi terumbuh karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, laguna, delia dan lain-lain; 2) ekosistem buatan meliputi tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, agroindustri, permukiman dan lain-lain. Sedangkan menurut Amiruddin A. Dajaan Imami (2006: 457) bahwa kawasan pesisir adalah zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh laut ke arah darat, dan batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut

Dalam hal desa pantai atau yang dipersamakan dengan istilah pesisir, oleh Sugiarto (2005: 4) menyatakan bahwa batasan desa pantai adalah wilayahnya berbatasan dengan  daerah pantai, penduduknya padat, sebahagian besar profesinya sebagai nelayan dan pengelola ikan, sistem perekonomian wilayahnya didominasi oleh sektor basis dengan kegiatan utama berupa penangkapan ikan dan industri pengelolaan hasil laut.

Sumber daya wilayah pesisir terdiri atas sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi berbagai biota laut yang tumbuh dan hidup disekitar wilayah pesisir termasuk terumbuh karang. Sedangka sumber daya yang tidak dapat diperbaharui meliputi minyak, gas, mineral, baru-batuan, pasir dan sebagainya.

Keadaan demikian tercermin sepenuhnya dalam wilayah Taman Nasional Takabonerate yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut. Oleh karena wilayah tersebut menyimpan bagitu banyak potensi alam laut, maka sudah barang tentu diminati oleh sebagian kalangan untuk berinvestasi, berwisata termasuk untuk bermukim baik kalangan pendatang dari wilayah lain disekitarnya, maupun yang memang penduduk asli setempat.

Selanjutnya oleh Monoarva (1999 :16) berpendapat pada masyarakat nelayan jaringan aktivitas sangat terbatas hanya pada kegiatan penangkapan ikan. Sistem pengetahuan yang berkembang adalah berhubungan erat dengan kegiatan penangkapan dan sumber daya lautan, sementara jaringan sosial hanya terbatas pada jaringan kerja (network) ponggawa sawi (Patronklien).

Dalam masyarakat pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kelompok masyarakat nelayan dalamskala besar adalah mereka yang melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakatpesisir tersebut sama-sama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya.

  1. Hak dan Kewajiban Masyarakat Lokal Atas Sumber daya Alam Pesisir

Pemanfaatan wilayah pesisir tidak bisa dilepaskan pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan wilayah pesisir. Dampak dari perubahan lingkungan yang terjadi maka yang pertama merasakannya adalah masyarakat yang berdiam di sekitar wilayah pesisir, maka dalam pemanfaatan atau pengelolaan wilayah pesir mesti harus melibatkan peran serta masyarakat.

Pengaturan tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan termasuk lingkungan di wilayah pesisir terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup utamanya dalam Pasal 5, 6 dan 7, serta Peraturan lainnya seperti Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya serta Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Masyarakat pesisir/nelayang adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai atau daerah kepulauan, yang struktur ekonominya tergantung pada laut. Potensi, laut adalah modal utama bagi kehidupan mereka. Norma-norma lokal sangat mempengaruhi cara kerja mereka dalam penangkapan ikan  maupun dalam pola penguasaan sumber-sumber perikanan mereka.

Pemanfaatan wilayah pesisir sering dilakukan dengan pola pemanfaatan yang tidak teratur serta tidak memperhatikan norma-norma kearifan lokal pengelolaan sumber-sumber bahari, juga kerap kali tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencahariannya, akibatnya timbul kerusakan dan pencemaran di wilayah pesisir, misalnya berupa perusakan hutan bakau (mangrove), hancurnya teurmbu karang dan pembuangan limbah industri Kegiatan pemanfaatan di kawasan pesisir untuk pembangunan pariwisata dan industri di satu sisi merupakan pembangunan sosial ekonomi untuk kesejahteraan penduduk namun di sisi lain dilakukannya reklamasi dan pengerukan pantai berdampak rusaknya fungsi pantai sebagai penyanggah abrasi air laut.

Menurut Koesnadi Hardjasumantri (2004: 93) bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pemerintah dan perangkat-perangkat lainnya.

Di samping setipa orang berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diwajibkan untuk memelihara lingkungan, mencegah dan menanggulangi setiap kerusakan dan pencemaran. Setiap orang berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. (Heryanti, 2004: 313).

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, bahkan mata pencaharian yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terbaikan dan tidak tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang dibangun masyarakat lebih sering tergusur, daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan (Aidah Husain, 2006: 444).

Pada dasarnya upaya meningkatkan peran serta masyarakat utamanya di wilayah pesisir harus dimulai dengan sikap yang terbuka terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan pesisir. Sikap keterbukaan ini untuk mencapai pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu, di mana keterpaduan itu mencakup hubungan antara instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat disini berperan sebagai mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Aspek kelautan merupakan hal yang relatif baru berkembang, sehingga untuk pembangunannya diperlukan penanganan yang lintas sektoral (Julianti, 2005: 1).

Aspek peran serta masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir. Peran serta masyarakat secara formal telah diakui hanya saja mekanismenya belum jelas seperti acara dengar pendapat untuk membahas masalah ganti rugi. Oleh Rokhmin Dahuri (2004: 192) melihat peran masyarakat dalam bentuk 1) peran serta sebagai  kebijakan; 2) peran serta sebagai strategi; 3) peran serta sebagai komunikasi; 4) peran serta sebagai terapi sosial. Dari segi urgensi/pentingnya suatu peran serta masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: a). Memberi informasi masyarakat kepada pemerintah; b) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; c) membantu perlindungan hukum; d) mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja (2003: 90) bahwa sejalan dengan adanya ancaman terhadap pelestarian lingkungan laut maka perlu dilakukan usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sebab ini berkaitan dengan pihak atau kepentingan yang mendapat manfaat dengan adanya lingkungan laut yang lestari, yaitu 1) pemukiman penduduk dan kesehatan umum; 2) kepentingan rekreasi dan wisata; 3) kepentingan perikanan dan kekayaan hayati lainnya.    .

Dalam hal pengelolaan sektor kelautan dan perikanan terutama dengan kehadiran Dinas Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah menurut Irwandi  Idris (2002: 39) bahwa harus dilihat bagaimana masing-masing pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memainkan peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta tatap memberikan kepastian bahwa pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir itu tetap akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memihak pada kelestarian lingkungan. Jadi kehadiran Dinas Kelautan dan Perikanan membawa visi pembangunan sumber daya pesisir dan laut adalah wilayah pesisir dan laut beserta segenap sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan  mandiri.

Menurut Sudirman Saad (2001: 293) bahwa sering kali dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah pesisir, bahkan mata pencaharian yang salam ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terabaikan dan tidak tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang dibangun, masyarakat lebih sering tergusur daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan. Bahkan menurut Aidah Husain, 2006: 444) bahwa masyarakat terutama masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai dasar lokal pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sering kali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu, padahal mereka memiliki hak untuk melindungi diri dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi diri dan lingkungannya.

Dengan demikian, dalam pengelolaan kawasan pesisir, seluruh aspek sumber daya yang ada di dalamnya harus dapat secara sinergis dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai tujuan pemanfaatan yang multiguna. Dalam dekade terakhir pengelolaan kawasan pesisir menjadi perhatian penting sebagai salah satu sumber daya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pendekatan yang harus dilakukan adalah antara lain pendekatan ekosistem dan ekonomis serta kelembagaan  yang dimaksudkan agar kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan pesisir dapat dilaksanakan secara lestari dan berkesinambungan antar generasi.

BAB  4. TUJUAN DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengungkap sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Selayar beserta instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir di Takabonerate
  2. 2.      Untuk mengungkap sejaumana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Takabonerate

B. KONSTRIBUSI PENELITIAN

1.  Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan isntasi yang terkait agar  pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir sedapat mungkin mengikuti rambu-rambu aturan yang ada, agar wilayah pesisir tidak mengalami kerusakan yang terus menerus.

2. Sebagai masukan kepada masyarakat lokal yang berdomisili di sekitar pesisir Takabonerate untuk memahami setiap kebijakan pemerintah dalam pengelolan dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelestarian sumber daya alam pesisir tersebut.

BAB  5. METODE PENELITIAN

  1. A.    Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam di Kabupaten Selayar dengan pokus penelitian pada Wilayah Pesisir Takabonerate. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut, Selain Takabonerata adalah salah satu wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam, namun dalam pengelolaannya tidak memperhatikan kelestariannya juga keprihatinan peneliti terhadap kondisi wilayah Takabonerate yang sekarang dijadikan sebagai Taman Nasional Takabonerate di mana terjadi perbenturan kepentingan antara pusat dan daerah.

B.  Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten Selayar. .

Adapun sampel ditetapkan sejumlah 80 (Delapan Puluh)  orang. Masing-masing terdiri atas   60 orang warga pada daerah Pesisir Takabonerate   dan 20 orang nara sumber. Adapun  teknik yang digunakan untuk responden adalah teknik sampel acak (random sampling) yakni warga populasi tidak dipilah-pilah atau distratakan terlebih dahulu. Dasar pertimbangannya selain karena kapasiltas  dan  komptensinya  yang    cukup  refresentatif   untuk    dipilih sebagai sebagai responden, juga karena pertimbangan kemudahan menghadirkan mereka.

Untuk penentuan sampel terhadap informan yang akan diwawancarai digunakan teknik pengambilan sampel secara pusposif (purposive sampling), yaitu teknik yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang berdasar atas kriteria atau pertimbangan tertentu.

Adapun  sebagai informan  yang ditetapkan adalah:

1. Aparat Desa dan Kecamatan                         :    5 orang

3. Tokoh masyarakat                              :    5 orang

4. Jagawana                                            :    5 orang

5. Dinas Kelautan dan Perikanan           :    2 orang

6. BKSDA                                             :    1 orang

7. LSM                                                   :    2 orang

______________________

Jumlah :  20 orang

C.   Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primber dan data sekunder. Data primer bersumber dari data empiris yang diperoleh secara langsung di lapangan/lokasi penelitian berdasarkan pengamatan, wawancara, serta angket. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelaahan pustaka, jurnal, dan telaah dokumen yang dibutuhkan dan relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan data

Guna memperoleh  data primer, peneliti melakukan pengedaran angket kepada responden yang terpilih. Peneliti akan melakukan wawancara kepada  Desa dan Kecamatan,. Tokoh masyarakat, . Jagawana,  Dinas Kelautan dan Perikanan,  BKSDA, dan  LSM. Demi efektivitas dan efisiennya waktu yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian ini, di mana karakteristik lokasi penelitian yang relarif luas serta domisili informan/responden yang terpencar-pencar pada beberapa kecamatan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dari hasil wawancara (interview). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berstruktur dan bebas, angket (berupa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya), dan pengamatan di lokasi penelitian.

  1. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  Analisis kualitatif digunakan dengan maksud agar peneliti dapat mengadakan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan  menggunakan rumus tabulasi frekuensi sebagai berikut:

           

 

                                                              f

P =  ————— x 100 %

N

 

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau ketegori variasi

N = Jumlah frekuensi

Khusus untuk menguji antar variabel digunakan uji statistik Chi-kuadrat dengan rumus:

(0ij – Eij)²

X² hit = Σb     Σk  ————————

1=1    j=1              Eij

di mana    Σb     Σk       =   jumlah semua baris (b) dan semua kolom (k)

1=1    j=1

0ij      = Observation (pengamatan)

Eij      = Ekspektation (harapan)

Jika X² hitung lebih besar daripada X² tabel maka H1 diterima, sebaliknya jika X² lebih kecil atas sama dengan X² tabel maka H0 diterima. Untuk menguji keeratan hubungan, maka digunakan koefisien kontingensi  C  dengan rumus:

C  =  ————-

X² + n

Di mana:

C = Koefisien kontingensi

X²= Nilai Chi-kuadrat

N = Jumlah responden

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Aidah Husain, 2006. Studi Optimalisasi Zonasi Taman Nasional Laut Takabonerate. Makalah Seminar Kelautan, Unhas, Makassar

Emmy Hafid, 2006. Potret Kelautan di Masa Kin. Artikel  ilmiah Majalah Tanah Air Walhi Nomor 3 Tahun XXI, Jakarta

Heryanti., 2004. Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tesis Pascasarjana Unhas, Makassar

Irwansi Idris, 2002. Ko-Manajemen Perikanan Pantai Masyarakat Adat dan Pemerintahan di Indonesia. Makalah pada Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Wawasan Nusantara. Dewan Pertahanan Nasional, Jakarta.

Julianti., 2005. Aspek Hukum Penggunaan Bom dan Bius Ikan di Taman Nasional Takabonerate. Jurnal Ilmiah Hukum Clavia, Volume II, Universitas 45 Makassar

Koesnadi Hardjasumantri, 2004. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Mochtar Kusuma Atmadja, 2003. Perlindungan dan Pencemaran Lingkungan Laut di Lihat daei sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Sinar Grafika, Bandung

Monoarva, 1999. Karakter Studi dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil. UI Press, Jakarta.

Rokhmin Dahuri, 2004. Pengelolaan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Lautan. Gadjah mada University Press, Yogyakarta

Sudirman Saad, 2001. Desemntralisasi Pengelolaan Wilayah Laut. Prosiding Lokakarya Regional Pulau Sulawesi. Makassar 12-14 Maret 2001.

Sugianto, 2005. Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta..

 

 

 

 

CURRICULUM PITAE

 

Identitas Diri

Nama                                                                  : Baso Madiong, SH., MH

Tempat/Tgl Lahir                                               : Ujung Pandang, 9 September 1967

Agama                                                                : Islam

Jenis Kelamin                                                     : Laki-Laki

NIDN                                                                 : 0909096702

Pangkat/Gol. Ruang                                           : Pembina/IVa

Jabatan Fungsional                                             : Lektor Kepala

Pekerjaan                                                            : Dosen Tetap Fak. Hukum Univ. 45 Makassar

Pendidikan Tertinggi                                         : Magister Hukum

Alamat                                                               : Jl. Antang Raya No. 83 Makassar

 

Riwayat Pendidikan

  1. Sekolah Dasar Negeri Antang I Tamat tahun 1980
  2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri VIII Makassar Tamat Tahun 1983
  3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Makassar Tamat Tahun 1986
  4. Universitas 45 Makassar Tamat tahun 1991
  5. Magister Hukum Pascasarjana UNHAS Makassar, tamat tahun 2003

 

Pengalaman Penelitian

  1. Perlindungan Hak atas Tanah masyarakat dalam Penataan Ruang  Kota Makassar, tahun 2007 (DIKTI)
  2. Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat dalam Pembangunan Irigasi      Sekka-Sekka Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, tahun 2005      (Dana Rutin Kopertis Wilayah IX)
  3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Hutan Lindung di      Malino Kabupaten Gowa, tahun 2003 (DIKTI)
  4. Aspek hukum Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Liukang      Tupa’biring Kabupaten Pangkep, tahun 2002 (DIKTI)
  5. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan hutan di Kabupaten Pinrang,      tahun 2001 (DIKTI)

 

 

 

 

Makassar,       Februari 2008

                                                                                 Hormat Kami,

                                                                                                Baso Madiong, SH., MH

 

 

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s