PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN DI BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN DI BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

 (Studi Kasus Pengelolaan Hutan oleh PT. Semen Bosowa Maros)

 

Oleh  Baso Madiong

 

BAB  1.   PENDAHULUAN           

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan YME yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya merupakan  sebagai amanah, oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan arif bijaksana sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT.

Hutan sebagai modal dasar pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung, produksi, dan konservasi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya. Di samping itu, hutan mempunyai peranan ekologi sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting meskipun tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Predikat hutan hujan tropis sebagai paru-paru dunia, sangat terkait dengan peranan ekologis hutan. Peranan ini sangat strategis sebagai pendukung kehidupan. Hutan sangat bernilai bukan saja karena kayunya, tetapi justru karena sumber daya alam dan sumber hayatinya. Hutan dengan sumber daya alamnya mampu mencegah terjadinya kekeringan dan kepanasan serta cuaca buruk  yang sangat merugikan manusia. Sebagai pencegah kekeringan, hutan mampu menyimpan  berjuta-juta kubik air  yang siap dialirkan  ke sungai-sungai berupa mata air dan uap air ke udara sebagai proses awal timbulnya hujan. Itulah sebabnya kerusakan hutan akan mengakibatkan rusaknya tata air dan terjadinya erosi tanah. Erosi tanah akan menurunkan kesuburan tanah, yang berarti menurunkan produksi dan menambah biaya produksi, menyebabkan pendangkalan sungai, waduk, dan saluran irigasi, menurunkan produksi ikan,  memperbesar bahaya banjir, meningginya suhu udara.

Untuk itulah, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan secara lestari dan bijaksana, terutama di kawasan hutan lindung dan konservasi seperti di Kabupaten Maros,  maka sebenarnya tidak lepas dari perbedaan persepsi  masyarakat wilayah sekitar hutan yang menganggap hutan adalah sumber kehidupan, sehingga hutan dikuras dan dieksploitasi  terus dengan tidak memperhatikan kelestariannya.

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.

Dalam Undang-undang Nomor Nomor 19 tahun 2004  tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK)  hasil revisi dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999  juga mengatur:

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, juga memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Ketentuan yang mengatur perlindungan hutan yang ada dalam UUK tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan yang menegaskan bahwa:

Larangan menebang pohon dalam hutan, memungut dan mengambil hasil hutan, membakar hutan tanpa izin yang berwenang, larangan penggembalaan dalam hutan, mengambil rumput, dan sarasah dalam hutan kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan agar fungsi tanah, air, udara, dan iklim mampu memberikan manfaat bagi manusia. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

Pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkn sumber daya hutan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dalam pelestarian hutan dengan fungsi, status, dan kepemilikan hutan seperti semula. Sasaran lokasi dapat pada hutan lindung dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu.

Dalam   Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menetapkan bahwa kawasan pelestarian alam yang terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam hanya diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dengan tidak mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Kawasan hutan lindung dan konservasi yang ada di Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung Kabupaten Maros  seharusnya bebas dari pemanfaatan orang-orang luar, namun kenyataan sekarang  ini  terjadi di mana-mana. Berdasarkan penilaian  Komisi B DPRD Sulawesi Selatan bahwa terjadinya kerusakan hutan diduga karena kesengajaan, di mana ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan TWA Bantimurung, terutama pemanfaatan kawasan untuk kepentingan beberapa proyek (seperti keberadaan pabrik semen Bosowa) yang membabat hutan secara besar-besaran, sehingga kondisi permandian alam Bantimurung tidak sejuk lagi seperti sediakala dan bahkan fauna seperti kupu-kupu terganggu (Harian Fajar Edisi, 8 Januari 2007)

BAB  2.  RUMUSAN MASALAH

  1. Hutan yang dikelola dengan baik akan memberikan berbagai keuntungan, akan tetapi jika hutan dikelola tanpa memperhatikan nilai-nilai ekologisnya akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Fungsi ekologi yang sangat penting bagi hutan adalah antara lain hidro-erologi, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesubutan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpan, sink) karbon. Namun  masyarakat  belum mengetahui tentang fungsi hidro-erologi sumberdaya hutan tersebut secara optimal, sehingga mereka mengelola sumberdaya hutan tanpa memperdulikan  akibat yang ditimbulkan.  Kiranya gagasan tentang sejauhmana peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros perlu dikaji dan diteliti ulang dengan harapan agar sumberdaya hutan dapat dikelola dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan terjadinya malapetaka yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
  2. Pembangunan proyek-proyek industri memang mutlak dilakukan, namun prinsip berwawasan lingkungan jangan sampai diabaikan. Artinya bahan baku sangat vital dalam memajukan perusahaan industri. Misalnya saja industri Semen Bosowa Maros yang bahan bakunya bersumber dari Pegunungan Bantimurung Kabupaten Maros. Namun karena kurang memperhatikan kelestarian hutan yang ada, gunung Bantimurung Maros telah gundul. Mengenai sejauhmana kepedulian pananggung jawab kegiatan Proyek Semen Bosowa Maros terhadap  kelestarian sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros dijadikan alternatif untuk diteliti dan dikaji.

BAB  3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan

Menurut Dengler dalam Salim (1997: 34) bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)

Selanjutnya Dengler mengemukakan bahwa  yang menjadi ciri hutan adalah: 1)  adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan  2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Ahli  silvikultur dan ahli manajemen hutan Junus (1984: 3) juga mengatakan bahwa areal yang dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya atau areal yang dipertahankan agar tetap mempunyai vegetasi berkayu untuk menghasilkan manfaat-manfaat tidak langsung disebut hutan. Manfaat-manfaat tidak langsung tersebut dapat berupa rekreasi, keindahan (estetika),  kesegaran  dan kenyamanan lingkungan, dan konservasi tanah dan air.

Spurr  dan Bernes  dalam Junus (1984: 2) mengatakan ekosistem hutan adalah  susunan pohon-pohon, herba, bakteri, jamur, protozoa, arthopoda, intertebrata lainnya, peterbrata, oksigen, karbon dioksida, air, mineral-mineral dan benda-benda organik yang mati dan membentuk hubungan kompleks antara yang satu dengan yang lainnya, antara mereka dengan lingkungannya dan secara total membentuk hutan.

Soerjanegara dan Indrawan (1987: 4) menyatakan bahwa Hutan adalah sekelompok tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang menempati suatu tempat tumbuhan atau habitat di mana terdapat hubungan antara tumbuh-tumbuhan itu sendiri satu sama lain.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUK secara tegas ditentukan bahwa hutan adalah:

Suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungangnya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

  1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar)  yang disebut tanah hutan;
  2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
  3. unsur lingkungan; dan
  4. unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan juga menjelaskan pengertian hutan adalah:

Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Selain pengertian hutan di atas, ada pula pengertian kehutanan, yang oleh Simon  dalam Junus (1984:  5) dikemukakan bahwa kehutanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, sedangkan Junus (1984: 6) mengartikan kehutanan sebagai ilmu, seni profesi, serta praktik pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas dan yang berhubungan dengan lahan-lahan agar dapat bermanfaat bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

Menurut  Arief  (2001: 14) bahwa pengertian kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkut paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Pasal 1 ayat (3) UUK mengartikan kehutanan sebagai kegiatan-kegiatan yng bersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya. Pengertian kehutanan menurut Pasal 1 ayat (3) tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh penjelasan pasal demi pasal undang-undang kehutanan bahwa kehutanan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersasaran hutan untuk menjamin dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari.

Di samping  pengertian hutan dan kehutanan juga dalam Pasal 1 angka 3 UUK menjelelaskan tentang pengertian kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 lebih lanjut  ditetapkan bahwa kawasan hutan adalah sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan memberikan pengertian  kawasan hutan adalah:

Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan.

Selanjutnya  Salim (1997: 39) mengatakan bahwa kawasan hutan  adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.

B.  Fungsi  Sumberdaya Hutan

Hutan  mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu sangat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung  (Salim, 1997: 38).

Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, dan madu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung  seperti: dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan lain-lain.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditegaskan bahwa:

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan YME mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran dan lain-lain.

Fungsi hutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia tersebut merupakan anugerah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Alqur-an  Surat Al Baqarah ayat 11, 12  yang artinya:

Dan Allah katakan kepadamu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dan ingatlah sesungguhnya kamu sekalian itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi sesungguhnya kamu adalah sadar.

Di samping itu,  hutan juga   mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain hidrologis, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpanan) karbon. Informasi terbanyak tentang fungsi hutan yang diketahui masyarakat ialah tentang fungsi hidrologi hutan, menyusul fungsi ekologinya sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, pengatur kesuburan tanah hutan dan terakhir sebagai pengatur iklim dan rosot karbon. Tetapi pengetahuan masyarakat yang banyak tentang fungsi hidrologi hutan tidak otomatis berarti tumbuhnya kesadaran untuk mencagar peranan vital  fungsi ekologi hutan tersebut (Soemarwoto, 2001: 28).

Dalam Pasal 6 UUK juga ditegaskan ada tiga fungsi hutan, yaitu:

(1) Hutan Lindung

Pasal 1 angka 8 UUK telah menentukan bahwa hutan lindung adalah suatu kawasan  yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegah manjir, erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Dengan  penentuan ini,  maka  timbul konsekuensi bahwa kawasan hutan yang telah dicadangkan menjadi hutan lindung tidak dapat dieksploitasi dengan dalih apapun, karena kawasan hutan lindung telah dicadangkan sebagai kawasan penyanggah kehidupan.

Sebagai penyangga kehidupan, hutan lindung memiliki fungsi ekologis. Menurut Siahaan (1987: 49) ada dua fungsi ekologi yang cukup hakiki dari hutan:

Pertama, memberikan keseimbangan iklim. Proses  fotosintetis oleh tumbuh-tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen sebagian besar berasal dari proses biologis dan oksigen itu sangat diperlukan dalam pernafasan. Kedua, keseimbangan hidrologis. Hutan dapat menahan air hujan, kemudian secara perlahan-lahan dapat mengatur iklim di samping meratakan hujan secara hidrologis. Tanpa hutan, curah hujan akan tertumpah begitu saja tidak tersimpan di lapisan tanah secara teratur. Di sinilah timbul banjir pada musim hujan, tetapi masa kering kerontang yang dahsat pada musim kemarau.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ditegaskan bahwa:

Kawasan hutan lindung  adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur  tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Kawasan lindung meliputi:

  1. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, termasuk kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air (Pasal 4).
  2. Kawasan perlindungan setempat.
  3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, termasuk (Pasal 6):
    1. Kawasan suka alam;
    2. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya;
    3. Kawasan Pantai Berhutan baku;
    4. Taman Nasional, Taman Raya, dan Taman Wisata Alam;
    5. Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan
    6. Kawasan rawan bencana alam.

Begitu pula dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 dijelaskan bahwa:

(1)         Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.

(2)         Dalam kegiatan pemanfaatan di hutan lindung tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.

(3)         Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan harus:

  1. mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
  2. dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
  3. tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

(4)         Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) di atas, maka dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus:

  1. dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
  2. dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hutan bukan kayu  pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Menurut   Salim (1997: 39) bahwa dilihat dari segi manfaatnya, maka hutan lindung sangat bermanfaat  antara lain, untuk:

  1. Mengatur  tata air

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim  kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu  air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

  1. Mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan

  1. Memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam (02). Di hutan dan disekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

  1. Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan ini  akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi dan lain-lain. Dalam hutan lindung ada yang karena keadaan alamnya dalam batas-batas tertentu sedikit banyak masih dapat dipungut hasilnya dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai hutan lindung (Pamulardi, 1999: 243).

Mengenai hutan lindung dalam penjelasan UUK dikemukakan bahwa karena mempunyai keadaan alam yang sedemikian rupa memberi pengaruh yang baik terhadap tanah alam sekelilingnya dan tata air, maka perlu dipertahankan dan dilindungi. Kalau hutan lindung diganggu, maka akan kehilangan fungsi hidrologinya, yaitu pengaturan tata air, perlindungan tanah sebagai usaha pencegahan bencana banjir, erosi, dan tanah longsor, serta penyediaan air sepanjang tahun (Salle, 1999: 113).

(2)    Hutan Produksi 

Pasal 1 angka 7 UUK dirumuskan bahwa:

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan  guna produksi hasil untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Ketentuan ini sejalan dengan amanah GBHN yang menggariskan bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut  Zain (1995: 19) bahwa  hutan produksi  adalah suatu wilayah hutan yang diperuntukkan untuk tujuan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan hasil hutan untuk kepentingan pembangunan, industri, dan ekspor.

Agar hutan produksi ini dapat dikelola dengan baik, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada penguasa, baik kalangan pengusaha swasta maupun BUMN melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), serta Hak Pengusahaan non-hutan-HPH.

(3)    Hutan Konservasi

Menurut Pasal 1 angka 9  UUK, hutan konservasi  adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUK menetapkan bahwa hutan konservasi terdiri dari:

  1. Kawasan hutan suaka alam; terdiri dari 1) hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang disebut dengan cagar alam; 2) hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat margasatwa yang mempunyai nilai khas ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggan nasional yang disebut margasatwa.
  2. Kawasan hutan pelestarian alam; dan
  3. Taman buru.

Mengenai kawasan hutan pelestarian alam, dalam Pasal  1 angka 11 UUK ditetapkan bahwa:

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang, mempunyai  fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selannutnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ditetapkan bahwa kawasan hutan pelestarian alam  terdiri dari: a) Taman nasional; b) Taman hutan raya; c) Taman wisata alam (TWA).

Khusus taman wisata alam, yang oleh Arief (2001: 75) mengartikan sebagai  kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Jadi taman wisata alam ini merupakan objek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan priwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistem, baik dalam bentuk asli (alamia) maupun perpaduan hasil buatan manusia.

Dengan demikian menurut Hardjasoemantri (1999: 253) bahwa fungsi hutan di samping secara ekologis adalah mengatur tata air, menyerap air hujan ke dalam tanah, perlindungan alam hayati juga  guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.

Dengan demikian fungsi hutan adalah peranan yang diberikan hutan dalam menjaga mutu keseimbangan lingkungan hidup terutama untuk kepentingan umat manusia. Peranan hutan tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa macam  yang masing-masing memberikan kadar kepentingan yang tidak sama, tergantung pada keadaan setempat. Karena itu, hutan dapat mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi sumber makanan maupun ternak dan fungsi rekreasi (Kasim, 1996: 28).

C. Peran Serta Masyarakat

Dilihat  dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat  banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata hutan, akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga masyarakat  umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik.

Berbicara mengenai peran serta yang oleh Abdullah (1990: 2)  disebut sebagai partisipasi, maka sebagian besar yang dimaksud ilah sikap tanggap masyarakat lokal  (local response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan ksediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangun.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan. Adapun sebagai pokok pikiran Hardjasoemantri (1995: 2) adalah:

1.   Memberi informasi   kepada pemerintah

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya, dengan demikian pemerintah akan dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan.

2.   Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperanserta dalam proses pengembilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accopli, akan  cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan putusan tersebut. Pada pihak lain, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat.

3.   Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

4.   Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam  pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hal untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Khusus dalam usaha pelestarian fungsi hutan, dukungan warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan. Betapa tidak, warga masyarakat dalam kapasitas dan kedudukannya masing-masing berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan hutan. Menyadari hal ini, pemerintah telah memberi landasan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan.

Peran serta masyarakat ini juga nampak di wilayah-wilayah pedalaman, di mana pranata hukum  adat yang bersangkut paut dengan pelestarian kawasan hutan masih tetap dipatuhi. Kenyataan ini telah diantisipasi oleh pemerintah dengan memberi porsi yang besar terhadap peran serta masyarakat untuk ikut melestarikan hutan. Masyarakat pedesaan melalui kepala-kepala adatnya, tetap menjaga dan melestarikan pranata-pranata hukum adat, yang dipercaya sebagai pranata hukum yang  dapat mengatur keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam. Salah satu contoh pranata hukum adat seperti ini adalah yang terdapat di masyarakat Ammatoa, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba yang dikenal dengan istilah Pasang, yang salah satu aturannya adalah apabila terjadi pelanggaran yaitu menebang pohon, maka sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut (Salle, 2000: 108):

  1. Apabila menebang pohon di kawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah pokok babbalak (bagian pangkal dari cambuk) yang yaitu denda sebesar Rp 800.000 ditambah dengan kain putih satu gulung. Pohon yang ditebang termasuk dahan, ranting, dan daunnya harus dikembalikan ketempat semula dan dibiarkan lapuk di tempat itu.
  2. Apabila menebang pohon di kawasan Borong Battasaya, sanksinya adalah Tangnga Babbalak (bagian tengah dari cambuk), yaitu denda sebesar Rp 400.000 ditambah kain putih satu gulung.
  3. Apabila menebang pohon di kawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah Cappak Babbalak ( bagian ujung dari cambuk), yaitu denda sebesar Rp 200.000. ditambah kain putih satu gulung. Pohon yang sudah ditebang diserahkan kepada warga yang menguasai koko.

Begitu besar arti dan peranan hutan  bagi masyarakat keammatoaan, sehingga apabila  mereka memerlukan bahan untuk membangun rumah, mereka rela membeli dan mendatangkan bahan bangunan dari luar kawasan. Apabila ada kemungkinannya untuk mendapatkan satu pohon yang berasal dari dalam hutan (yang juga terbatas, dimungkinkan ditebang hanya pada kawasan hutan perbatasan), maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Ammatoa.

BAB  4.  TUJUAN PENELITIAN

  1. Untuk mengungkap sejauhmana persamaan persepsi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros .
  2. Untuk mengungkap sejaumana kepedulian pananggung jawab kegiatan Proyek Semen Bosowa Maros terhadap  kelestarian sumberdaya hutan di Taman Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros .

BAB  5. KONSTRIBUSI PENELITIAN

  1. Sebagai masukan kepada masyarakat untuk tidak salah persepsi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan
  2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan  penanggung jawab kegiatan proyek Pabrik Semen Bosowa Maros, serta instansi terkait  agar  tetap konsistem dalam menaaati berbagai produk hukum yang berkaitan erat dengan pelestarian sumberdaya hutan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan  tidak menimbulkan kerusakan sumberdaya hutan  dan bahkan tidak mendahulukan keuntungan sendiri.

BAB  6. METODE PENELITIAN

  1. 1.      Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, dengan  fokus penelitian kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung

2.  Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Maros, termasuk karyawan Pabrik Semen Bosowa Maros

Adapun sampel ditetapkan sejumlah 100 (seratus)  orang. Masing-masing terdiri atas   85 orang warga masyarakat yang berdomisili di sekitar Taman Wisata Alam Bantimurung  dan 12 orang nara sumber. Adapun  teknik yang digunakan untuk responden adalah teknik sampel acak (random sampling) yakni warga populasi tidak dipilah-pilah atau distratakan terlebih dahulu. Dasar pertimbangannya selain karena kapasiltas dan komptensinya yang cukup refresentatif untuk dipilih sebagai sebagai responden, juga karena pertimbangan kemudahan menghadirkan mereka.

Untuk penentuan sampel terhadap informan yang akan diwawancarai digunakan teknik pengambilan sampel secara pusposif (purposive sampling), yaitu teknik yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang berdasar atas kriteria atau pertimbangan tertentu.

Adapun  sebagai informan  yang ditetapkan adalah:

1. Penanggung jawab PT. Semen Bosowa Maros          :    2 orang

2. Aparat Desa dan Kecamatan                                                 :    3 orang

3. Tokoh masyarakat                                                      :    3 orang

4. Kepala Dinas kehutanan Maros                                 :    1 orang

5. Kepala Pengelola TWA Bantimurung                       :    1 orang

6. Polisi Kehutanan                                                        :    5 orang

______________________

Jumlah :  15  orang

3.  Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primber dan data sekunder. Data primer bersumber dari data empiris yang diperoleh secara langsung di lapangan/lokasi penelitian berdasarkan pengamatan, wawancara, serta angket. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelaahan pustaka, jurnal, dan telaah dokumen yang dibutuhkan dan relevan dengan topik penelitian.

4.  Teknik Pengumpulan data

Guna memperoleh  data primer, peneliti melakukan pengedaran angket kepada responden yang terpilih. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Penanggung jawab PT. Semen Bosowa Maros, aparat Desa dan Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Kepala Dinas Kehutanan Maros, Pengelola TWA Bantimurung, dan Polisi Kehutanan

Demi efektivitas dan efisiennya waktu yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian ini, di mana karakteristik lokasi penelitian yang relarif luas serta domisili informan/responden yang terpencar-pencar. pada beberapa desa, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dari hasil wawancara (interview). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berstruktur dan bebas, angket (berupa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya), dan pengamatan di lokasi penelitian.

  1. 5.      Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  Analisis kualitatif digunakan dengan maksud agar peneliti dapat mengadakan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan  menggunakan rumus tabulasi frekuensi sebagai berikut:

                                                              f

P =  ————— x 100 %

N

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau ketegori variasi

N = Jumlah frekuensi

Khusus untuk menguji antar variabel digunakan uji statistik Chi-kuadrat dengan rumus:

(0ij – Eij)²

X² hit = Σb     Σk  ————————

1=1    j=1              Eij

di mana    Σb     Σk       =   jumlah semua baris (b) dan semua kolom (k)

1=1    j=1

0ij      = Observation (pengamatan)

Eij      = Ekspektation (harapan)

Jika X² hitung lebih besar daripada X² tabel maka H1 diterima, sebaliknya jika X² lebih kecil atas sama dengan X² tabel maka H0 diterima. Untuk menguji keeratan hubungan, maka digunakan koefisien kontingensi  C  dengan rumus:

C  =  ————-

X² + n

Di mana:

C = Koefisien kontingensi

X²= Nilai Chi-kuadrat

N = Jumlah responden

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 1990. Masalah Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan di Sulawesi Selatan. Makalah Pada Seminar BAPPEDA Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujungpandang.

Arifin, Bustanul, 2001. Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Perspektif Ekonomi, Etika, dan Kebijakan. Erlangga, Surabaya.

Bryant. C dan White, L.G., 1989. Manajemen Pembangunan. LP3ES, Jakarta

Hardjasoemantri, 1992. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press,  Yogyakarta.

———, 1993.  Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

———. 1995. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. GadjahMadaUniversity Press, Yogyakarta.

Husch, B, 1987. Perencanaan Inventarisasi Hutan (Terjemahan Agus Setyarso). UI-Press, Jakarta.

Junus, Mas’ud, 1984. Dasar Ilmu Kehutanan Buku I, Lephas Universitas Hasanuddin. Ujungpandang.

———, 1985. Dasar Ilmu Kehutanan Buku III. Lephas Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.

Kasim, Kamrul, 1996. Penegakan Hukum di Bidang Pengusahaan dan Perlindungan Hutan di Sulawesi Selatan. Disertasi Pascasarjana Unhas, Makassar.

Marlang, Abdullah, 1997. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Marpaung, Leden,  1995. Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa. Erlangga, Surabaya.

Pamulardi, Bambang, 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Rasjidi, Lili, 1989. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Remaja Karya, Bandung.

Salim, H.S., 1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.

Salle, Kaimuddin, 1999. Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang. Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa, Kecamatan Kajang Kabupaten  Dati II Bulukumba. Disertasi Pascasarjana UNHAS, Makassar.

———. Hutan Ammatoa Terancam Kepunahan. Jurnal Clavia  Volume 1, Nomor 2, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar

Siahaan, N.H.T., 1987. Ekologi  Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan,  Erlangga, Surabaya.

Simon, Hasanu, 1994. Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan Sosial. Yayasan Pusat Studi Sumberdaya Hutan, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawali Press, Jakarta.

———, 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawali,  Jakarta.

———, 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemarwoto, Otto, 2001. Atur Diri Sendiri. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soerjanegara dan Indrawan, 1987. Ekologi Hutan Indonesia. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.

Zain, Alam Setia, 1995. Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s