MENGUNGKAP KONSEP

MENGUNGKAP KONSEP

 “SETIAP ORANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”

 

Oleh  Dr. Baso Madiong, SH., MH. (Dosen Fak. Hokum Univ 45 Makassar

 

Sebagai renungan kita bersama, bahwa dalam UUD 1945 telah ditetapkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia juga ditetapkan bahwa setiap orang mempunyaia hak yang sama (hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan perlakuan yang sama dan sebagainya) begitupun dalam undang-undang Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Bahkan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa setiap pelepasan hak atas tanah masyarakat harus diberikan ganti kerugian. Namun yang disayangkan ternyata masih saja ditemukan adanya “diskriminasi” baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan Hankam. Dari beberapa contoh kecil di atas, sehingga banyak pihak melontarkan slogan “yang kaya bermain hukum dan yang miskin tertindas hukum” dan “yang kuat ekonominya dilindungi dan yang miskin tergusur”.

Padahal kalau kita pelajari sedalam mendalam ilmu hukum, ternyata  hukum tidak hanya didefinisikan sebagai alat untuk menjaga tertib hidup bermasyarakat tetapi lebih penting dari itu hukum adalah penjaga kepentingan. Sekedar contoh, property rights (hak milik) sebagai kepentingan individu, misalnya, ditegaskan berulang-ulang dalam berbagai ketentuan tentang relasi keperdataan dan dituangkan pelindungan kepentingannya lewat sanksi pidana apabila hak milik itu dicuri orang lain. Penegasan ini penting terutama untuk mendapat jawaban tentang berbagai pertarungan kepentingan dalam pembentukan hukum dan kepada siapa sebetulnya sebagian besar aturan tersebut diabdikan. Depan wajah kita, keberpihakan hukum tersebut terpampang dan menampilkan kecenderungannya dari hari kehari.

Hiruk pikuk reformasi hukum masa pemerintahan SBY saat ini misalnya, bisa dikatakan sebagian besar tercurah pada reformasi kelembagaan negara sehingga pembasmian korupsi dan good governance begitu menonjol. Tetapi, isu tanah dan SDA (Sumber Daya Alam) yang langsung berhubungan dengan rakyat masih belum banyak tersentuh. Bahkan, semangat SBY memberantas korupsi, justru berseberangan dengan kebijakannya atas tanah yang malah menghabisi hak milik rakyat atas tanah lewat Perpres No 65  tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Kebijakan ini telah menuai kritikan pedas dari berbagai kalangan dan usulan pencabutan maupun revisi pun dikumandangkan di mana-mana.

Memasuki kebijakan pemerintah atas SDA yang secara keseluruhan bersifat sektoral, ibarat menyatukan mosaik rumit yang terpisah bahkan sulit dipertemukan logikanya satu sama lain. Namun demikian, untuk mempermudah melihat peta kebijakan pemerintah atas tanah dan SDA maka ruang jangkauan kebijakan selama ini dapat dikategorikan ke dalam dua cakupan yakni kebijakan hulu dan kebijakan hilir. Cakupan kebijakan hulu menyangkut basis kelangsungan hidup masyarakat karena umumnya menyangkut hak-hak dasar misalnya redistribusi tanah, hak pengelolaan atau penguasaan atas tanah dan SDA. Sementara kebijakan yang sifatnya hilir umumnya memberi akses perluasan modal yang mendukung keberadaan kebijakan hulu. Kebijakan larangan impor beras sampai Desember 2005 bisa dikatakan menjadi bagian dari kebijakan hilir karena selain memberi harga yang pantas untuk harga gabah juga memberi kesempatan peningkatan guna hak atas tanah secara maksimal.

Berdasarkan dua pembagian di atas, banyak analisis menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten satu sama lain. Pengetatan impor atau bahkan larangan impor beras di satu sisi sementara di bagian lain banyak petani yang kehilangan tanah sebagai akibat pengalokasian sebagian besar tanah untuk pembangunan atau perluasan bisnis besar, menampilkan fakta bahwa pemerintah lupa atau bahkan sengaja mengabaikan setting agraris sebagai hulu ekonomi yang dilakoni sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam kesempatan lain, jangankan memberi akses bagi pertumbuhan modal rakyat (petani, nelayan, masyarakat adat), membuka kebijakan hulu yang memihak pada kebutuhan dasar rakyat pun pemerintah masih gagap. Mengakui hak pengelolaan masyarakat dalam satu tarikan napas dengan swastanisasi air (UU No 7 Tahun 2004) misalnya ibarat gembala konyol yang memasukkan domba ke dalam gua macan. Pada level berikutnya, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menutup akses penguasaan maupun pengelolaan bagi masyarakat tetapi juga sekaligus menampilkan orientasi negara pada modal besar segelintir orang daripada kepada jutaan rakyat Indoenesia. Padahal dalam berbagai analisis ekonomi ditekankan bahwa untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi hanya mungkin tercapai jika hulunya atau orientasi dasarnya dikembalikan kepada pengembangan ekonomi yang menjadi landasan mayoritas penduduk Indonesia.

Persoalan rupanya tidak lagi berkutat pada sekedar usulan kebijakan yang kembali ke orientasi ekonomi mayoritas penduduk Indonesia tetapi menyangkut akses terhadap pembentukan hukum. Kesulitan tetap dalam rancangan undang-undang atau peraturan tentang SDA maupun ketentuan tentang kepentingan publik lainnya adalah pertama, kekuatan orang yang diuntungkan oleh peraturan tesebut jauh lebih dominan daripada pihak yang potensial jadi korban. Sementara posisi pemerintah sendiri tidak lebih dari sekedar fasilitator murni tanpa mempertimbangkan posisi pihak mana yang paling lemah dan harus dilindungi. Kekuatan tersebut dimungkin juga karena dominasi negara yang makin melemah oleh mekanisme pasar dan praktek kolusi-suap yang memperlancar keluarnya pasal-pasal yang menguntungkan pihak yang kuat. UU Perkebunan yang belum melalui tahap konsultasi publik yang memadai tetapi tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang misalnya, menciutkan harapan sebagian rakyat untuk mendapatkan kembali tanahnya yang diambilalih dengan kekerasan dan intimidasi di era kolonial atau jaman ORBA. Hal ini juga menjadi ancaman bagi rakyat potensial terkena pembebasan lahan di kemudian hari. Kedua, bila jangkauan cara resepsi kepentingan publik (konsultasi, hearing, lokakarya, dll) itu sampai kepada rakyat, masih sangat sulit memberi jaminan bahwa masukan-masukan itu nantinya akan keluar sebagai kaidah hukum. Bahkan lebih sering terjadi pasal-pasal yang menjadi masukan tersebut dibuat sedemikian elastis sehingga penerapannya menjadi multiinterpretatif dimana kepentingan golongan kuat lagi-lagi diuntungkan. Ketiga, pemerintah lebih yakin terhadap pemodal besar atau perusahaan negara daripada kepada rakyatnya sendiri. Alasan pembatalan Perda Wonosobo (Perda Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) oleh Depdagri beberapa waktu lalu, lebih dari sekedar terminologi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang sebetulnya bisa lebih fleksibel sifatnya, dalam hal ini UU Kehutanan, tetapi lebih dari itu, rakyat miskin dan kemiskinan memang sulit mendapat tempat dalam kebijakan pemerintah.

Dengan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan hukum yang berkaitan dengan tanah dan SDA lebih menguntungkan pemodal besar daripada masyarakat adat dan petani miskin. Seandainya pemerintahan dibangun atas dasar keberpihakan terhadap kemiskinan rakyatnya, mungkin kebijakan yang muncul sungguh-sungguh merupakan tesis dari orientasi kebijakan yang pro-ekonomi rakyat susah. Tetapi, makin kuatnya anggapan bahwa hanya dengan kebijakan membangun jalan tol (Perpres 36 2005), eksploitasi tambang baru (RUU Pertambangan), konsesi perkebunan yang luas (UU Perkebunan), rakyat akan sejahtera maka sampai kapan pun penurunan kemakmuran dari kelompok elit tersebut ke tingkat akar rumput tak akan pernah kesampaian. Karena dimanapun orientasi modal, tidak pernah ada kemurahan hati yang gratis.

E-Mail : Madiongbaso@gmail.com

HP. 081247412045

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s