MODERNISME PEMIKIRAN MAX WEBER MENGENAI PENELITIAN HUKUM

MODERNISME  PEMIKIRAN MAX WEBER  MENGENAI  PENELITIAN HUKUM

Oleh  Baso Madiong

  1. A.    PENDAHULUAN

Awalnya, teori-teori masyarakat muncul akibat penelitian-penelitian sosial tentang masyarakat, terutama masyarakat feodal sebelum modernisme atau kebangkitan Eropa. Modernisme ditandai oleh rangkaian momentum: revolusi industri Inggris, revolusi Perancis atau Revolusi Bolsevhik, yang telah mengubah wajah mayarakat Eropa ke rasionalisasi sektor-sektor kehidupan sosial yang tampak menonjol secara struktural dan fungsional

Salah satu pemikir sekaligus peneliti di bidang sosiologi berkebangsaan Jerman yaitu  Max Weber (1864-1920), sampai saat ini tetap dianggap sebagai bapak sosiologi, karena memberi kita hasil-hasil metodologi serta analisnya perihal masyarakat modern. Bahkan teori-teori Weber  adalah orang yang di zamannya paling merasa tertantang oleh determinisme ekonomi Marx yang memandang segala sesuatu dari sisi politik ekonomi. Berbeda dengan Marx, Weber dalam karya-karyanya menyentuh secara luas ekonomi, sosiologi, politik, dan sejarah teori sosial. Weber menggabungkan berbagai spektrum daerah penelitiannya tersebut untuk membuktikan bahwa sebab-akibat dalam sejarah tak selamanya didasarkan atas motif-motif ekonomi belaka. Weber berhasil menunjukkan bahwa ide-ide religius dan etis justru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pematangan kapitalisme di tengah masyarakat Eropa, sementara kapitalisme agak sulit mematangkan diri di dunia bagian timur oleh karena perbedaan religi dan filosofi hidup dengan yang di barat lebih dari pada sekadar faktor-faktor kegelisahan ekonomi atas penguasaan modal sekelompok orang yang lebih kaya.

Salah satu sumbangan pemikiran dari Max Weber  yang penting adalah pendapatnya atau tekanannya pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat-masyarakat barat. Perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum di susun secara sistematis serta di jalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum. Pendapatnya mengenai tahap-tahap perkembangan hukum lebih banyak mengenai bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan.

Bagi Weber,  sosiologi mula-mula adalah ilmu pengetahuan tentang tindakan social. Ia menolak determinisme seperti yang dikemukakan oleh Karl Max dan Emile Durkheim yang mengurung manusia dalam sebuah jaring sosial yang tidak disadari. Weber menganggap bahwa paksaan dan determinisme itu bersifat relatif. Yang ada bukanlah hukum yang absolut melainkan tendensi-tendensi yang selalu memungkinkan terjadinya suatu kebetulan dan pada keputusan individual. Ia yakin bahwa masyarakat adalah produk dari tindakan individu-individu yang berbuat dalam kerangka fungsi nilai, motif dan kalkulasi rasional

Kegelisahan teoretis yang sama, bahwa marxisme klasik terlalu naif dengan mendasarkan segala motif tindakan atas kelas-kelas ekonomi memiliki dampak besar yang melahirkan teori kritis dan marxisme baru. Aliran ini dikenal sebagai Mazhab Frankfurt, sebuah kumpulan teori sosial yang dikembangkan di Institute for Social Research, yang didirikan di Frankfurt, Jerman pada tahun 1923. Mazhab ini terinspirasi dari pandangan-pandangan Marx, namun tidak lagi menjelaskan dominasi atas dasar perbedaan kelas ekonomi semata, melainkan atas otoritas penguasa yang menghalangi kebebasan manusia. Jika fokus marxisme klasik adalah struktur ekonomi politik, maka marxisme baru bersandar pada budaya dan ideologi. Kritisismenya terasa pada kritik-kritik yang dilontarkan atas ideologi-ideologi yang bersandar pada pendekatan psikolog klasik Austria, psikoanalisisme Sigmund Freud (1856-1939); tentang kesadaran, cara berfikir, penjajahan budaya, dan keinginan untuk membebaskan masyarakat dari kebohongan publik atas produk-produk budaya

B. PERMASALAHAN

Dari artikel tentang Modernisme Max Weber dan Penelitian Hukum, dapat ditarik beebrapa permasalahan di dalamnya, yaitu:

(i)  Apakah sosiologi dapat menjadi objek sains?

(2) Apakah positivism yang merupakan pemisahan fakta dan nilai dan komitmen empatik pada penelitian empiris, merupakan model tunggal untuk tujuan penelitian

 

 

C. PEMBAHASAN

PARADOKS BUDAYA LIBERAL

Penelitian Marx, Weber dan Habermas yang mengambil tipe Rasionalisme Barat sebagai persyaratan modernisasi. Weber menelusuri perkembangannya yang kapitalis sedangkan Marx pada pekembangan yang sosialistis. Habermas menganggap modernisasi adalah produk dari  postmodern. Jadi faham postmodernisme tidak ubahnya seperti logika dialektika pencerahan yang secara hakiki menempati posisi yang berlawanan terhadap kerangka politik modernisasi itu sendiri. Pada kenyataannya, medernisme memang terdorong ke dua arah. Pertama ke jalur perkembangan kapitalisme yang terorganisir yang membutuhkan tatanan politik demokrasi massa (beberapa jadi otoriter dan fasis) yang bersifat negara sosial. Pada jalur perkembangan sosialisme birokratis, terbentuklah tatanan politik diktatur partai negara.

Tiga  model dominan ini (varian yang berlaku) adalah model yang ditemukan pada masyarakat pasca liberal, di mana gejala keterasingan muncul sebagai bentuk kerusakan bentuk dunia kehidupan yang diciptakan oleh sistem. Atas dasar ini, analisis selanjut dengan sendiri akan mengarah ke prinsip-prinsip organisasi masyarakat, macam kencenderungan krisis, dan bentuk patologi sosial.

Kembali pada rasionalisasi barat, menurut ketiga orang ini, rasionalisasi besar-besaran inilah persyaratan awal proses modernisasi. Kemudian, uang dan kekuasaan mangambil posisi sebagai media pengendali dunia kehidupan. Tesis kuncinya, uang dan kekuasaan tertanam sebagai media dalam dunia kehidupan, artinya, dapat dilembagakan dengan sarana hukum positif. Jika persyaratan awal tadi telah terpenuhi, suatu sistem ekonomi dan sistem pemerintahan dapat dibedakan (differensiasi sistem), keduanya saling bertukar tempat melalui media pengendali.

Weber menganggap rasionalisasi adalah proses yang dilembagakan atau merupakan social construction. Habermas melakukan interpretasi atas ajaran Weber dengan membedakan dua hal penting. Pertama, the institutional framework of a society Pertama, the institutional framework of a society yang terdiri dari norma-norma (moral) yang membimbing interaksi sosial. Kedua, subsystem of purposive-rational action yang mengakar dalam masyarakat dan prosesnya dilembagakan oleh sebuah kekuasaan. Dalam masyarakat kapitalis memperkokoh ekspansi subsistem yang kedua dan menjatuhkan superioritas tradisional dari lembaga-lembaga legitimasi kekuasaan (Heru Nugroho, 2004: 23).  

Pada tingkat differensiasi inilah mula-mula masyarakat kapitalis muncul lalu kemudian sosialis-birokratis karena terbatasnya kapitalis. Sementara modernisme berkerja di jalur kapitalisme sehingga memungkinkan sistem ekonomi-kapitalisme mampu mengembangkan dirinya. Sistem ekonomi kapitalisme inilah yang alih “primat-evolusioner” seluruh masyarakat. Modenisasi akan menjadi lain bila jalurnya pada sosialisme-birokratis, di mana sistem tindakan administratif mendapat otonomi yang hampir sama dengan sistem ekonomi. Syaratnya, landasan alat produksi diambil alih oleh negara dan kekuasaan partai dilembagakan.

Pada situasi ini, segala beban yang timbul akibat hubungan timbal balik pada kedua varian dominan ini mengalihkan seluruh bebannya kepada dunia kehidupan dari berbagai sub-sistem. Dunia kehidupan dalam masyarakat yang telah dimodernisasi mempraktikkan terus bentuk-bentuk ketidakseimbangan sistem yang telah berurat berakar. Akhirnya, paradoks muncul. Politik berputar-putar tanpa kejelasan: perencanaan terpusat atau desentralisasi, ekonomi investasi atau konsumsi.

Dalam hal ini, kita akan berkerja dengan tinjauan psikoanalisis yang telah di-“Marxis”-kan. Pointnya adalah gejala oedipus complex, namun dinterpretasikan secara sosiologis sebagai titik tolak penjelasan tentang imperatif fungsional sistem masyarakat yang dapat dijalankan dalam struktur super-ego dari karakter sosial yang berlaku. Penelitian tetang konteks ini menjadikan terang bahwa sistem ekonomi memaksakan dirinya masuk ke dalam dunia kehiudupan individu yang paling dalam dan pada perkembangan kepribadian. Segala hubungan sosial tercermin sebagai hubungan-hubungan ekonomi yang lepas dari ruang lingkup pribadi.

Kebuntuan kerap terjadi dalam hal ini karena ilmuwan tidak memberi tanggapan terhadap struktur komunikatif keluarga karena organisasi ini hanya dilihat dari sudut pandang fungsionalistis saja. Akibatnya, perubahan struktur organisasi keluarga menurut zamanya menjadi lazim disalahpahami.

Sudah lama dokter-dokter yang mempelajari psikoanalisis mengamati adanya sebuah perubahan gejala penyakit menurut zamannya. Perubahan zaman, telah pula merubah struktur organisasi dan fungsi-fungsi dalam keluarga. Akibatnya, imperatif sistem menjadi variabel pengendali terhadap patologi sosial dan kecenderungan oedipus complex.

Atas dasar ini, menurut Habermas, permasalahan  yang telah berubah sama sekali tidak dapat dibahas dengan memakai teori yang sudah kuat. Jika kita mau mengaitkan perubahan sosialisasi keluarga yang sesuai dengan zamannya dengan rasionalisasi dunia kehidupan, maka interaksi sosialnya harus merupakan titik analisis mengenai perkembangan ego. Selain itu, juga komunikasi yang terkoyak secara sistematis menjadi titik tolak penelitian patogentis. Kerangka penelitian (Habermas menyebutnya “Teori Sosialisasi”) seperti ini akan menggabungkan teori psikologinya Freud dan teori komunikasinya Mead. Intinya adalah pembenaran struktur inter-subyektivitas dan menggantikan hipotesis mengenai dorongan naluri dengan pendapat tentang sejarah interaksi dan pembentukan identitas

Pengujian dari skema Heller untuk sejumlah Positivisme pada hukum dan sains sosial dan pemahaman politik dan budaya liberal mengusulkan sejumlah paradoks. Weber tergila-gila oleh paradoks ini. Beberapa penelitian terbesarnya berasal dari pengakuan kontradiksi yang mereka sisakan dan perjuangan mengatasi kontradiksi itu.

Positivisme memberitahu kepada kita bahwa alasan itu tidak dapat membantu kita memilih di antara persaingan nilai dan hanya nilai pengetahuan rasioanal yang kita dapat memperoleh pilihan pengetahuan empiris yang dibuat oleh kita atau orang lain.

Paradoks kedua memfokuskan pada kesengajaan. Budaya liberal mewujudkan komitmen kuat ke individulisme dan kesengajaan. Hal ini menyatakan pandangan dunia yang dapat direpresentasikan sebagai manusia bebas yang dapat menciptakan dunia yang berarti bagi kita semua.

Paradoks pengetahuan dan kesengajaan berpendapat bahwa terdapat sesuatu yang bersifat tidak stabil pada struktur budaya seperti yang digambarkan Heller.

Tentu saja kita semua tinggal di budaya yang disebut Heller sebagai Liberalisme. Dalam fase kejayaannya, kebudayaan ini menawarkan janji liberalisasi dan emansipasi manusia. Dengan mengembangkan system hukum yang memerlukan paksaan yang minimum, kita dapat membebaskan kemanusiaan dari dominasi kesewenang-wenangan.

 

C. LINGKUNGAN SOSIOLOGI HUKUM

Dewasa ini sosiologi hukum telah banyak peduli kepada pertanyaan tentang otonomi atau kemandirian hukum sebagai suatu wacana. Bahkan perdebatan yang ada sekarang tentang cara-cara menganalisis Law apparent autonomy (otonomi yang jelas dari hukum) sebagai bidang praktek atau wacana. Beberapa perdebatan kontemporer yang paling bersemangat dalam sosiologi hukum adalah tentang cara-cara hukum membentuk kehidupan sosial. Bagaimana hukum memberikan makna dan bentuk kepada hubungan-hubungan sosial? Bagaimana hukum membentuk kategori-kategori pemahaman yang dengan itu orang memaknai lingkungan mereka (Saduran Achmad Ali dari buku karya Roger Cotterrel, 2001: 4)

Satjipto Rahardjo (Zainuddin Ali, 2006: 8) juga berpendapat dengan mengutip pendapat Weber bahwa sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Jadi sosiologi hukum mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikasinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun tentang hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat (casuality) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan (Beni Ahmad Saeban, 2007: 11)

Namun Weber (1949: 33) menjelaskan bahwa sosiologi hukum membentuk hubungan jelas antara bidang empiris dan segala sesuatu yang berada di luar hal tersebut bukan merupakan sains, tetapi Kronman (1983:16-22) tidak menerima pendapat Weber tersebut yang menyatakan bahwa tidak berarti bahwa ilmuwan tidak memiliki nilai. Sederhananya dapat diartikan bahwa tidak ada pernyataan yang membentuk pertanyaan yang fokus pada nilai dapat menjadi pernyataan ilmiah. Untuk Weber, Nilai tidak dapat dideterminasikan oleh sains. Mereka dibentuk dan dipilih dari tindakan terhadap keinginan manusia.

Kronman menjelaskan posisi filosofi Weber  sebagai “Positivisme Nilai” pada sudut pandang ini, sesuatu dinyatakan sebagai nilai hanya jika pikirannya sebagai pilihan tindakan individu. Nilai diciptakan dari tindakan harapan, sedangkan sains tidak dapat melakukan atau menyatakan sesuatu selain mencatat pilihan yang telah dibuat dan menguji implikasinya. Salah satu metode yang digunakan untuk mendefinisikan sosiologi hukum secara negatif dan mendifferensiasikan dari model pengetahuan hukum lainnya. Kronman menyatakan Weber membentuk sosiologi hukum menjadi tidak evaluatif, praktis, dan juga tidak spesifik. Mengingat Sains Hukum Weber dan kritik etis hukum dapat menunjukkan ide normatif sosiologi hukum tidak memiliki bagian yang bersifat evaluatif. Sosiologi hukum tidak menciptakan pengetahuan untuk semua tujuan praktis. Praktisi pengacara seperti sosiolog, Kronman menyatakan boleh mencari tahu segala sesuatu tentang kelakuan masyarakat dalam menghargai hukum, tetapi yang dulu mencari pengetahuan ini untuk hasil spesifik ketika akhirnya mereka menginginkan untuk dirinya sendiri. Walaupun pengacara ingin mengetahui bagaimana hakim X akan bertindak untuk kasus Y, Sosiolog hukum tidak tertarik untuk fokus pada hal itu atau data spesifik, ilmuwan sosial bahkan mencari pengetahuan tentang lingkungan umum.

Secara yuridis empiris sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Jadi asumsi bahwa sosiologi hukum dapat memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat 1) deskripsi; 2) penjelasan; 3) pengungkapan; (revealing); dan 4) prediksi. Keempat hal tersebut merupakan tuntutan ilmu pengetahuan hukum saat ini sebagai dampak modernisasi. (Zainuddin Ali, 2006: 13).

Donald Black (1976: 25) mengemukakan bahwa hukum sedang memasuki era sosiologi atau dalam kata-katanya sendiri: “…legal sociology has applications in the practice og law, in the reform of the legal process, and in jurisprudence and social policy, law is entering an age of sosciology.

Menurut Satjipto Rahardjo (2004: 28)  sosiologi hukum adalah mempelajari fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: 1) deskripsi; 2) penjelasan; 3) pengungkapan (revealing), dan 4) prediksi. Jadi sosiologi hukum adalah ilmu mengenai kebiasaan atau perilaku manusia. Namun pertanyaan yang muncul adalah  aspek apakah dari tindakan manusia yang terbatas seharusnya dipelajari oleh sosiolog hukum? Kronman menyatakan bahwa Weber mendefinisikan lingkungan yang layak sebagai aspek perilaku manusia yang sangat berpengaruh bagi orientasi pelaku untuk norma hukum. Sejak Weber mengklasifikasikan Sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan empiris, yang berarti sosiologi hukum tidak bersifat evaluatif yang  mengarahkan dan menghasilkan pertimbangan fakta atau dalil kausal, sosiologi hukum seharusnya mencari hanya untuk membuat pernyataan kausal, yang pernyataannya mengenai hubungan antara fakta-fakta. Bagaimanapun juga fakta ini terdiri dari orientasi subjektif pelaku yang menyangkut pemahamannya tentang hukum dan perintah, sejak hal ini menjadi bidang perilaku hukum yang dilakukan oleh sains.

Pandangan Weber, walaupun untuk beberapa hal serupa dengan posisi Positivisme, akan tetapi hal ini jauh lebih kompleks. Weber tidak menerima perbedaan Positivisme antara pernyataan fakta dan pernyataan nilai. Karena dia percaya di dalam Positivisme nilai, pemahamannya menyatakan tidak ada rasionalitas sains dari nilai. Hal ini berarti sains harusnya membatasi hanya pada pernyataan fakta. Tetapi melebihi dari hal ini, pemikiran Weber menyimpang dari prinsip positivisme sains sosial yang dikemukakan Heller.

Weber tidak menerima ide yang dikemukakan Heller. Ilmu pengetahuan terbentuk dari hubungan subjek-objek dari penelitian yang menjadi eksternal bagi ilmuwan dan yang memiliki konstitusi hukum merupakan fungsi arti pelengkap ilmuwan. Dari pertentangan ini, Kronman membuatnya menjadi jelas. Weber dengan hati-hati menunjukkan bahwa nilai ilmuwan sosial adalah yang memisahkan bidangnya dari yang diteliti. Hanya nilai kita yang mengijinkan kita membentuk aspek utama dari penelitian tak terbatas ini.

Weber tidak mempercayai tujuan dari pengetahuan ilmiah sosial adalah memformulasikan hukum universal atau umum yang focus pada hubungan yang sesungguhnya. Weber menolak Posibilitas Objektif hubungan invariant tetapi karena dia tidak berpikir bahwa hukum yang diekspresikan oleh hubungan akan menjadi pengetahuan budaya konstitusi yang valid seperti pengetahuan tidak dapat menjadi pengetahuan dari realitas sosial karena realitas sosial hanya dapat didefinisikan sebagai signifikasi yang diberikan kejadian konkrit/nyata kepada kita pada nilai-nilai kita. (Weber., 1949:80-81). Hukum universal yang akrab dengan sains alami, mungkin dibentuk dari sains sosial, tetapi bukan pengetahuan sosial. Itu hanya alat yang dapat digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kejadian nyata yang berarti untuk kita.

Jika ini adalah masalahnya, salah satunya bias menjadi pertanyaan yang baik, pengertian apa yang dikatakan dengan benar oleh Kronman yang Weber berpikiran bahwa bidang yang tepat dari sosiologi hukum adalah menciptakan pengetahuan umum yang dibuat dari pernyataan fakta atau teori kausal?. Jawabannya, saya percaya bahwa Kronman akurat ketika dia mengatakan pengaruhnya kepada Weber. Tetapi ketika dia mencoba merekonstruksi ide Weber mengenai fondasi metodologi  dari sosiologi hukum, Kronman kurang sensitive terhadap sifat kontradiksi alami dari teori sains sosial Weber. (lihat Kronman., 1983:28-34). Tampaknya Weber ingin mempertahankan satu aspek Positivisme, yaitu hubungan jelas antara fakta dan nilai saat meninggalkan kebanyakan struktur yang tersisa. Alas an kuatnya mengenai hubungan antara pertimbangan nilai dan pengamatan empiris. Positivisme besar hingga menjadi kecil. Heller berpendapat bahwa, Positivisme “Sans peur et sans reproche: meyakini bahwa bagian utama pengetahuan umum tentang sosial dapat dibentuk karena hubungan sosial telah memisahkan kualitas yang terdapat pada kejadian alami dan empiris yang bertentangan dengan model klasifikasi dan deskripsi; kita sesuai dengan pembentukan hubungan subjek objek dalam penelitian. Di sisi lain Weber melihat bahwa kita membentuk eksistensi yang tak terbatas dari bidang empiris dan nilai kita dan bukannya lingkungan yang memisahkan apa yang kita teliti dan apa artinya untuk kita . weber mempertahankan ide bidang nilai bebas sans empiris hanya dengan cara menyalurkannua dari kebanyakan artinya dan dengan mengarahkan bidangnya ke arah yang lebih ekstrim.

Lebih lanjut, memiliki bidang terbatas pada sains masyarakat dapat secara valid melakukan penelitian, Weber kemudian menyimpulkan bahwa segala hal yang sangat ilmiah yang harusnya ia pertahankan memiliki sedikit nilai. Akhirnya sikapnya mengenai sains sosial sebagai hukum modern dan aspek lain dari modernitas  adalah sebuah bentuk pesimistis jika bukan keputusasaan. Jika Positivisme pada sains sosial dan liberalisme pada teori hukum adalah model kejayaan dari budaya liberalisme dan modernitas, Weberian Sosiologi adalah bentuk tragis.

Tidak mungkin secara jauh memahami Weber sebagai kritik budaya modern dan melihat sosiologi hukum sebagai salah satu penelitian parallel yang menjadi budaya modern yang ia nyatakan sebagai kesatuan dibalik proses diferensiasi budaya yang untuknya menjadi salah satu tanda modernitas. Pandangan Weber mengenai hukum parallel modern.

Aspek dari modernitas menghancurkan ide gemilang yang menginspirasi mereka. Kronman membantu kita memahami secara parallel antara pemisahan sosiologi Weber dan untuk melihat hubungan Ekonomi modern Weber, birokrasi, dan system undang-undang secara bersamaan. Berbicara tentang “Sosiologi Hukum” secara khusus, Kronman menuliskan : Tujuan Weber membuat manifestasi urutan umum dari arti yang berhubungan dengan keistimewaan perintah hukum modern termasuk semua aspej substantive dan procedural dari hukum modern yang dikarakterisasi sebagai rasional formal dan model khusus dari hubungan kontraktual yang mulai mendominasi pada system perundangan atau hukum modern (kontrak tujuan ) dan konsep perizinan yang mengikat pemerintahan modern dan aparat birokrasinya (Hak Hukum Rasional). Salah satu tujuan prinsip Weber adalah menunjukkan bagaimana teknik, doktrin, dan institusi yang sesuai dengan keseluruhan arti, membentuk lingkungan yang memiliki karakteristik dan sejarah yang unik.

D. WEBER DAN ILMU HUKUM LIBERAL

Soal “liberalisme” adalah lebih sebagai soal sejarah politik, ketimbang sejarah filsafat. Artinya, penerimaan terhadap pandangan politik itu lebih disebabkan oleh panjangnya sejarah kekerasan kemanusiaan, ketimbang pertengkaran metafisik dari filsafatnya. Jadi, kebutuhan historislah yang sebetulnya menyelamatkan liberalisme, ketimbang argumentasi akademisnya. Problemnya bukan lagi pada apa justifikasi epistemologis dari ide “individualisme” yang merupakan titik pertahanan filosofis dari liberalisme, melainkan pada apa yang dihasilkan liberalisme dalam proyek menghentikan kekerasan, penghinaan dan kemiskinan manusia. (Rocky Gerung, 2005: 1)

Makna liberal yang diidentifikasi Kronman sama dengan ide pemikiran yang mengikat pada tulisan Metodologi Weber. Ide ini memiliki petunjuk untuk pemahaman kesatuan hukum modern  dan menghubungkan bidang hukum yang terpisah menuju bidang kehidupan modern yang diferensiatif . Kronman mengusulkan :Yang menghubungkan berbagai aspek hukum modern dan mengikat bersama-sama ke dalam keseluruhan makna adalah pondasi umum dari teori Positivisme nilai. Ide ini dan konsep keinginan dari hubungan masyarakat berhubungan dengan teori ini, yang memberi perintah hukum modern kesatuan sebagai bidang makna. Secara lebih umum, teori yang sama tentang nilai yang mengimplikasi seluruh bentuk institusi yang Weber yakini sebagai masyarakat modern.

Bahkan Jurgen Habermas (2007: 312) membagi ada tigas posisi filosofis yang muncul sebagai akibat perselisihan modernisme versus postmodernisme, dua posisi di antaranya saling bertabrakan secara diametral sedang yang satu lebih bersifat ambivalen. Posisi pertama dinamakan Hegelian sayap kiri. Ini merupakan posisi dari kaum postmodernis yang beranggapan bahwa pencerahan sudah kehabisan spirit sehingga harus ditinggalkan. Posisi kedua adalah Hegelian sayap pembaharu. Mereka terdiri dari kaum Marxian, Neo-Marxian, hingga mazhab Franskfurt. Pandangan ini memiliki keyakinan bahwa modernitas merupakan warisan budaya dan cacat-cacat yang terkandung di dalamnya perlu mendapat pencerahan

Pendapat ini yang menjiwai penelitian Kronman, bekerja dengan harapan membawa ke arah kebenaran antara kesatuan pemikiran Weber dan kontradiksi yang terbentuk di dalamnya. Hanya untuk melakukan kritik ide sains, Weber mempersiapkan kritik yang sangat tepat untuk hukum modern ideal. Kritik ini diambil secara bersama, merupakan pembentukan modernisasi tragis yang membuat pandangan Weber tentang budaya kita suram dan menyedihkan. Kronman  dan Alexander menggunakan catatan modernisasi tragis ini sebagai gema penelitian Weber.

Saat pandangan Weber, Kronman mampu merekonstruksi pandangan Weber dan menunjukkan hubungan parallel laporan struktural liberalism yang dibuat Heller. Ada perbedaan besar antara analisa Weber dan model liberalism yang digambarkan Heller. Saat Weber melihat pertentangan parallel dan meneliti pada bidang budaya yang berbeda, dia menaganalisa setiap hal itu dengan kontradiksi fundamental. Kita telah melihat model pemikiran ini pada diskusi Weber tentang lingkungan batasan sains sosial, bertentangan dengan kebanyakan posisi Positivisme yang diharapkan sans peur et sans reproche. Tetapi tema kontradiksi menarik perhatian pada rekonstruksi Kronman dari substansi ideal Weber tentang hukum.

Aspek yang paling berarti dari rekonstruksi ini mengikat penafsiran Kronman dari Konsep Weber mengenai hukum formal. Pada rencana Weber. Pemikiran hukum dapat dilihat sebagai hal yang formal atau substantive, rasional atau tidak rasioanal. Apa yang dikatakan Weber sebagai hukum modern adalah teori hukum dan institusi model pemikiran yang dia usulkan sebagai rasionalitas formal logis. Kronman menunjukkan, untuk Weber, Rasionalitas formal Weber merepresentasikan pendapat untuk model nilai bebas sains hukum. Dalam teori ini, sains hukum dapat menjadi nilai bebas karena keputusan hukum akan melawan keinginan individu di mana keinginan itu merupakan manifestasi tindakan; hukum dapat mengandalkan pada pilihan individu untuk menyediakan komponen nilai yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan hukum. Bentuk pemikiran hukum mencapai titik yang tinggi pada teori kontrak klasik, di mana hukum dianggap sebagai kekuatan sederhana dari keinginan partai. Dalam teori ini, hukum hanya sebagai perintah struktur normative kedua ; nilai utamanya tidak berasal dari sains hukum tetapi dari pilihan bijak individu.

Kronman menunjukkan bagaimana Weber memahami hukum formalism dan teori kontrak klasik yang berhubungan dengan Epistemologi Weber dan etis ideal. Sejak Weber berpikiran bahwa tidak mungkin untuk benrpendapat mengenai nilai, dia percaya sains hukum modern dapat bersifat rasional jika dan hanya jika mengeliminasi pertanyaan nilai. Sejak Weber menjadi individu etis, dia menemukan hukum modern  lebih menarik karena hukum modern dapat membantu perkembangan nilai kebebasan individu. Hukum formal yang akan melakukan itu, Kronman berpendapat dengan menjalankan keputusan individu dan menyediakan kerangka kerja seperti hukum kontrak di mana pilihan individu akan dimaksimalkan.

Dengan rekonstruksi Kronman, kita dapat melihat bahwa Weber sanagat tertarik dan sangat paham mengenai ide yang disebut Heller sebagai “Ilmu Hukum Liberal”. Kita juga dapat melihat hubungan structural antara komitmen ilmu hukum ini dan ide filosofi weber. Kita menjadi sadar bagaimana ilmu hukum dihubungkan dengan ide Weber tentang sains sosial. Bagaimanapun juga, jika hal ini merupakan isu, salahsatunya akan berpendapat bahwa Kronman-Weber dan Liberal Heller adalah teori kembar. Tetapi seperti yang ditunjukkan Kronman dan Alexander, terdapat beberapa hal yang diperhatikan Weberian.

Salah satu dari kesimpulan dasar Kronman mengenai Sosiologi Hukum Weber adalah hal itu merupakan tulisan kontradiktif. Kontradiksi internal utama adalah cara Weber membongkar ilmu hukum liberal saat ia menyatakan kembali, Weber mempertanyakan feasibilitas praktis formalism hukum. Dia menunjukkan bagaimana keinginannya untuk menyisakan keputusan hukum pada keinginan atau maksud dari dominasi partai. Weber mengatakan kritik dari implikasi etis formalism hukum. Dalam prinsipnya fomalisme mempromosikan asas liberty, Weber berpendapat bahwa di dalam kondisi sosial teraktual dari kapitalisme modern seperti produk pemikiran formalism sebagai teori kontrak klasik dapat menguntungkan dengan kemakmuran dan kekuatan mereka untuk memaksa. Weber mencatat bahwa : Perintah hukum yang terdiri dari beberapa mandate dan norma larangan bahkan banyak kebebasan dan kekuatan namun dalam pengaruh praktisnya memudahkan peningkatan kuantitas dan kualitas tidak hanya paksaan secara umum tetapi paksaan kekuasaan secara khusus. (1978:731).

Dalam pesan yang membawa ke arah pikiran kiritikan Marx tentang kapitalisme, Weber berpendapat bahwa rezim kontrak bebas akan memimpin untuk menggantikan etika fraternal oleh pandangan instrumen eksklusif dari seluruh hubungan sosial. (ibid., p.636).

Lingkungan paradoks dari asesmen hukum Modern Weber dapat dipahami dengan melihat laporan sejarah hukum yang menjadi aspek kunci sosiologi hukum. Salah satu yang disetujui weber dalam tulisan ini adalah syarat munculnya perintah hukum modern. Sejarah ini ditampilkan sebagai cerita rasionalisasi hukum berkelanjutan.terdapat dimensi sejarah yang kuat untuk semua analisa budaya modern Weber; salah satunya yang didiskusikan pada bidang yang terpisah seperti hukum, ekonomi, agama, seni, dan pemerintahan adalah proses yang diberi nama rasionalisasi. Untuk weber, system hukum rasionalisasi adalah salah satu dari bagian yang secara sadar membentuk aturan yang diorganisasikan ke dalam system yang komprehensif dan diterapkan oleh specialis yang secara teknis terlatih yang mempergunakan bentuk logika hukum. Hukum formal weberian adalah swatantra bidang budaya yang terdiferensiasi dan memenuhi segala criteria internalnya. Weber percaya bahwa system hukum tidak dapat dirasionalisasikan kecuali jika formal: seperti Weber melihatnya, hal ini berarti bahwa hukum harus dipisahkan dari politik dan etika dan diterapkan oleh logika dan teknik bebas nilai. Weber mengakui bahwa system hukum dapat mengarahkan permintaan subtansi kepuasan politik etika atau karakter afektif (Kronman., 1983:93). Dan ini akan mengarahkan ke bentuk rasionalisasi. Tetapi dari pandangannya terhadap rasionalitas substantive, membedakannya dari system hukum rasional formal yang harus mengarahkan ke apa yang disebut Kronman keputusan kasus ad hoc pada kebiasaan murni individu. (ibid., p.93). Untuk weber, penolakan politik, etika, atau permintaan afektif ke dalam pengurangan hukum secara umum menghancurkan karakter system, membukanya untuk manipulasi dari beberapa ketertarikan dan menghilangkan dugaan.

Weber dapat dan telah dibaca sebagai pendapat yang paling unggul mengenai perintah hukum formal. Berbagai teori modern seperti Parsons (1967) telah menemukan dukungan weber untuk dalilnya  bahwa perintah perintah hukum modern adalah evolusi universal, tanda pergerakan ke tingkatan organisasi sosial yang lebih tinggi. Untuk kepercayaaan akademisi, diskusi weber mengenai rasionalisasi hukum menunjukkan formalisme hukum utama dan keraguan kasta pada fiabilitas dan keinginan pada kondisi modern dari sistem hukum yang mencari penyelesaian akhir yang substansial, menekenkan pada keputusan kasus konkrit dibandingkan bentuk aturan umum dan mengambil laporanm dari politik, etika, dan dimensi afektif dari konflik yang memiliki proses ajudikasi dan resolusi perselisihan.

Apa yang Kronman tunjukkan adalahmodernisasi atau bacaan evolusi weber menjadi menyimpang. Kunci penafsiran ini pemahaman paradoks weber dan penggunaan konspe rasionalisasi weber itu bertentangan, bacaan terbaik dari sosiologi hukum yang Kronman sediakan dengan detail yang lengkap dan untuk rasionalisasi weber pada hukum  (pada aspek kehidupan modern)mungkin bersifak induktif tetapi tidak memiliki perkembangan harapan. Saat weber berbicara mengenai rasionalisasi sebagai takdir yang dia artikan sebagai perkembangan yang tidak dapat dihindarkan, tetapi ini adalah kenyataan tragis untuk akhir proses rasionalisasi hukum mengarahkan ke penolakan, bukan realisasi hukum barat ideal. Untuk hukum formal weber, seperti birokrasi, membentuk sangkar besi kerangka perbudakan yang manusia coba melawan ketidakbebasan ini suatu hari nanti. (Weber., 1978:1402).

Gambaran Weber dari rupa negatif hukum rasioanalisasi adalah gambaran yang jelas. Seperti yang tekah saya catat, dia menggabungkan aspek kritik Marx tentang hukum borjuis ketika ia mengamatinya walaupun hukum formal membentuk kontrak kebebasan, pengaruh praktis dari kebebasan  adalah membuat segala-galanya lebih mudah untuk pemilik properti hingga pekerja hingga kekuatan sewenang-wenang dan menguncinya lebih kuat ke dalam disiplin. Weber berpendapat bahwa hukum formal secara umum dan hukum kontrak secara khusus tampak sebagai distribusi netral, mereka melakukannya yang memiliki kekuatan dan kemamkmuran. Lebih jauh, weber menyataka sebagai proses rasionalisasi hukum, hukum akan menjadi lebih teknis dan spesialisasi dan dapat mengakses ke setiap orang.

Weber menggambarkan proses rasionalisasi pada hukum sebagai penhilangan secara bertahap hukum formal ideal dan proses yang mengarahkan ke penghancurannya. Dengan weberian bahwa rasionalisasi hukum mengancam akan merusak dibandingkan melindungi kebebasan individu adalah pandangan modernitas yang pesimis, pandangan yang Sekolah Frankfurt ambil dan menyarankan sebagai dialek negatif dari pencerahan (Wellmer., 1985:45). Ide Weber kompleks dan tulisannya tidak lengkap, bahkan dengan bantuan rekonstruksi Kronman sangat sulit untuk menguraikan maknanya.

Pada hukum sosiologi, Weber melacak hukum formal modern yang sesungguhnya menghubungkannya untuk meningkatkan kepercayaan hukum alam dan hak manusia. Dia melihat hukum modern sebagai dasar tradisis gemilang. Tetapi proses rasionalisasi sesungguhnya pada hukum, dan menghancurkan keyakinan kita yang disebut ide metajuristik yang mengikat formalisme hukum dan melayani sebagai dasar teori hak asasi. Hasilnya weber, berpendapat bahwa hal ini menjadi pelindung sifat liberty, rasionalisasi hukum adalah bagian dari proses umum perubahan masyarakat. Masyarakat barat telah membentuk struktur yang keras yang memperbudak kita saat mereka kelihatannya menjanjikan liberalisasi perintah hukum modern, seperti karakter produk modernitas lainnya seperti birokrasi dan perusahaan negara, menjadi mesin asing yang tidak dapat dikontrol. Individu dapat berjuang melawan struktur asing yang telah dibentuk manusia, tetapi Max Weber melihat perjuangan ini sebagai hal yang heroik, mungkin akan menuju kegagalan. Untuk proses umum rasionalisasi masyarakat melepaskan politisme nilai individual tidak akan menemukan alasannya, mengurangi instrumen, agama, kekuatan irasional, komunikasi yang dihancurkan oleh industrilisasi.

  1. E.     Modernisme Tragis dan Penolakan Positivisme

Dengan berbekal perangkat metodologis berupa langkah komprehensip dan metode tipe ideal, weber menyadari adanya beragam studi komparatif menyangkut bentuk-bentuk hukum. Sebuah peertanyaan besar mendominasi bidang ini, yaitu “Apa hal yang paling menonjol dari masyarakat modern.

Menurut Anthony Giddens dkk (2005: 36) bahwa rasionalisasi kehidupan sosial menjadi ciri paling signifikan masyarakat modern. Menurut Weber (Anthony Giddens, 2005: 37) yang dimaksud rasionalisasi  masyarakat modern mengandung tiga tipe besar aktivitas manusia yaitu: 1) tindakan rasional yang terkait dengan adat istiadat; 2) tindakan efektif yang digerakkan oleh nafsu; 3) tindakan rasional yang merupakan alat (instrumen), ditujukan ke arah nilai atau tujuan yang bermanfaat dan berimplikasi pada kesesuaian antara tujuan dengan cara. Bahkan menurut Weber tindakan rasional menjadi ciri masyarakat modern, yaitu mewujudkan dirinya sebagai pengusaha kapitalis, ilmuan, konsumen atau pegawai yang bekerja/bertindak sesuai dengan logika tersebut.

Jika dibedah tulisan sosiologi hukum Weber menurut Alexander (1983:124) bahwa Weber melihat modernitas sebagai proses di mana segala institusional aspek budaya telah diarahkan dari arti normatif dan orang ditangkap di antara struktur tetapi tidak berarti pada tindakan instrumental, tetapi menjadi pengalaman pribadi seperti cinta yang memunculkan keberadaan arti atau pengalaman kebebasan. Menurut Alexander (1983:126)., Weber melihat kehidupan sosial modern sebagai “periode di mana sintesis idealisme dan materialisme telah dihancurkan, Weber melihat dirinya dan manusia modern dikelilingi oleh institusi yang merupakan materi murni pada substansinya. Sangkar besi dari keseluruhan nilai telah dialirkan. Pada waktu yang sama, orang yang mendiami kitidaknormalan ditutup oleh dorongan spontan seperti filosofi idealis yang disebut sebagai manusia bebas”

Selanjutnya Alexander percaya bahwa Weber akan mengatakan bahwa sains sosial adalah akhir dari sangkar besi kehidupan modern lainnya. Hingga akhir hidupnya, Weber memegang perpecahan radikal positivism antara fakta dan nilai sebagai dalil bahasa. Sains  sosial harus menjauhkan pertanyaan nilai, ia merasa sains sosial tidak dapat menawarkan jawaban atas pertanyaan nilai atau makna, yang ia tahu menyisakan pertanyaan paling mendasar untuk pemikiran sosial.

Bahkan Weber (1958: 24) )dalam essay “Science as a Vocation”, menegaskan kembali komitmennya mengenai dikotomi fakta-nilai ketika di waktu bersamaan membuat jelas keyakinannya bahwa komitmennya bersifat rasional dan merupakan pemahaman krusial empiris yang mengarahkan untuk menghancurkan kebebasan dan harapan kegemilangan. Tetapi melihat tidak ada cara keluar dari sangkar besi, dia hanya dapat memperingatkan ilmuwan sosial untuk tidak berharap banyak dari hasil kerja mereka.

Jadi pemikiran Weber terdapat  hubungan paralel yang kuat  hukum dan idennya tentang lingkungan dan tujuan sains sosial. Dia lebih paham dibandingkan kebanyakan struktur liberalism, melalui tulisan yang intens. Positivisme memahami sains sosial dan teori hukum liberal secara keseluruhan bagian yang jauh lebih besar. Pada wilayah teori hukum, dia memotong modal kejayaannya dari wacana ilmiah untuk membuka sisi gelapnya dan mengkritik keinginan sosial dan moralnya. Pada bidang epistemology, dia menunjukkan batasan positivisme, merusak klaim orang yang berpikiran model pemikiran ini dapat mengarahkan ke emansipasi manusia

Selanjutnya Weber sebagai penganut sosiologi modern tidak menentang kategori epistemologi yang dibuat oleh para penganut Neo-Kantian dan sekaligus dia menyetujuinya. Dan dilema metodologinya ditegaskan bahwa ilmu sosial dapat bersifat bebas nilai (wertfreiheit) dalam memahami gejala sosial. Selain itu Weber menegaskan pula bahwa ilmu sosial dapat mengambilalih metode ilmu alam sehingga dia mengusulkan metode Erklaeren tetapi juga sekaligus dapat menggunakan metode-metode ilmu lain yaitu metode interpretasi.

F. MENUJU KONSEP BARU TEORI SOSIAL

Max Weber, pernah menulis tentang metode dalam ilmu sosial. Tulisannya banyak mengupas hasil diskusi yang panjang tentang peran aspek‑aspek non‑ilmiah dan nilai‑nilai ilmu sosial, serta membantah pertanyaan tentang bagaimana fakta ilmu sosial harus dievaluasi. Dalam pandangan Weber, nilai‑nilai sosial merupakan bagian penting dari ilmu sosial. la juga mendukung pentingnya aspek politik dalam ilmu sosial. Menurut Weber, ilmu sosial tidak mungkin lepas dari nilai (value‑freedom).

Max Weber juga telah memberikan kontribusi dalam peletakan dasar-dasar konsepsional pendekatan social history ini. Karl Marx mengurai struktur dasar sosial masyarakat melalui tinjauan kelas-kelas sosial beserta perjuangan-perjuangannya. Sementara Max Weber menggagas merasionalisasi kehidupan sosial dalam membangun teori-teori sosialnya.

Gagasan Marx dalam penelitian tentang dinamika perjuangan kelas dikembangkan misalnya oleh R. Bendix, R. Lepsius, C. Stuart Mills, B. Moore, atau U. Wehler. Dari sini, lahirlah teori perjuangan kelas yang menghasilkan konsep tentang perbedaan struktur masyarakat dalam sistem tindakan secara fungsional. Di sinilah teori fungsionalisme menunjuk dan menjelaskan modernisme sebagai satu dimensi utuh, menyeluruh. Oleh sebab itu, pandangan ini tidak mendifferensiasi dunia kehidupan ke dalam unit-unit tertentu.

Selain itu, teori funsionalisme juga menjadi motor berkembangnya teori-teori ekonomi, termasuk teori-teori tentang administrasi, dalam kaitannya dengan sutruktur dunia kehidupan sosial. Karena teori fungsionalisme memandang modernisme sebagai satu dimensi (menyeluruh), maka teori sistem juga ikut ambil bagian dalam perkembangan pandangan-pandangan fungsionalistis selanjutnya. Salah satunya adalah Teori Sistem Masyarakat yang digagas dan dikembangkan oleh Talcot Parson. Teori sistem sendiri memang berfokus pada kesalingterkaitan antara unit-unit dari satu kesatuan. Teori sistem masyarakat selanjutnya membangun Teori Kehidupan Sehari-hari melalui pendekatan hermeneutika, dan interaksionsme simbolik secara fenomenologis. Dua pendekatan tersebut juga merupakan pijakan dasar Teori Tindakan.

Secara fenomenologis, teori tindakan dikaitkan dengan penelitian historis di mana proses modernisasi digambarkan dari sudut pandang dunia kehidupan yang berlapis-lapis dan berkelompok. Justru karena itulah, menurut Habermas dengan pertimbangan dari Benyamin, semakin mempertajam ketidaktepatan historis. Menurut Benyamin, di sinilah tersedia ruang bagi pemahaman yang kritis.

Posisi patologi sosial terpantul dari dinamika perkembangan ekonomi, pembentukan bangsa dan negara. Tetapi, penelitian historis justru tidak memasuki wilayah itu. Dalam situasi keterbatasan teoritis dan metodis inilah, kemunculan teori kritis secara sintesis dianggap alternatif. Sebab, suatu teori kritis masyarakat semakin dapat menjamin hasil-hasil ketiga aliran penelitian tersebut, jika semakin dapat dibuktikan secara terinci bahwa daerah-daerah obyek yang diterimanya dengan naif baru muncul dalam konstelasi kemodernan awal dan memang merupakan dampak pemisahan antara sistem dan dunia kehidupan.

Differensiasi struktrur dalam teori fungsional merupakan rasionalisasi yang menyebabkan situasi kehidupan paradoks mempunyai arti non-metaforis. “Abstraksi nyata”, istilah Marx, tidak hanya memaksudkan paradoks-paradoks yang metaforis, tetapi paradoks yang membuka suatu analisis kongkret, di mana rasionalisasi dunia kehidupan diubah menjadi pembebanan berlebihan infrastuktur komunikasi dunia kehidupan.

G. Metode Penelitian  Hukum Dalam Masyarakat

Uraian pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan-keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat, Llewellyn dan Hoebel (1941:20-1) dan Hoebel (1954:29) memperkenalkan  metode penelusuran norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 cara, yaitu dengan: 1) melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (ideological method); 2)  melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari,  pada waktu  mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan   tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. (descriptive method); 3)  mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (trouble-cases  method).  Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus-kasus sengketa sangat meyakinkan dan kaya, karena dari kasus-kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat. The trouble-cases, sought out and examined with care, are thus the safest main road into the discovery of law. Their data are most certain. Their yield is reachest. They are the most revealing (Llewellyn & Hoebel, 1941:29; Hoebel, 1954:36). Metode kasus sengketa yang diperkenal Llewellyn dan Hoebel (!941) dan Hoebel (1954)  di atas merupakan sumbangan yang berharga untuk memperkaya  metodologi antropologi dalam mengkaji fenomena-fenomena  hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, secara khusus Pospisil (1973)  mengatakan :Hoebel is regarded by Nader as one of the three leading legal anthropologycal pioneers of this century. I go even further and, without diminishing the accomplishments of the two scholars, dare to regard Hoebel as the partriarch of  the anthropology of law (Pospisil, 1973:539).Kajian mengenai kasus-kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk  mengungkapkan latar belakang dari munculnya kasus-kasus tersebut, cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan, materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi : kasus-kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus-kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa; kasus-kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas; dan kasus-kasus sengketa yang masih bersifat hipotetis (Nader dan Todd, 1978:8). Kasus-kasus sengketa sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri  hukum masyarakat dalam studi antropologis mengenai hukum. Hal ini karena hukum bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang  dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukanlah sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiri, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat.  Sampai sekarang pengkajian kasus-kasus sengketa menjadi metode khas dalam studi-studi antropologis tentang hukum dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sangat sulit ditemukan kasus sengketa yang dapat dianalisa dan digeneralisasi sebagai ekspresi dari hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat dikaji interaksi-interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa.  Perilaku-perilaku warga masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa  juga  menjadi wahana sosial untuk menginvestigasi norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara normal tanpa ada sengketa juga dapat menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di balik perilaku-perilaku warga masyarakat tersebut. Praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial sesungguhnya merupakan kasus-kasus konkrit yang tidak diwarnai dengan sengketa. Perilaku-perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat. Cara melakukan investigasi terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma pengaturan sosial seperti dimaksud di atas disebut Holleman (1986:116-7) sebagai metode kajian  kasus tanpa sengketa (trouble-less case method).   

H. Kesimpulan

Kritikan-kritikan yang tajam terhadap teori Max Weber mengenai hukum secara umum utamanya sosiologi hukum nampaknya tidak semuanya adalah benar. Bahkan beberapa teori-teori dari pakar sosiologi hukum mendukung teori-teori Weber, salah satu di antaranya adalah Jurgen Habermas yang mengembangkan teori Weber antara lingkungan sains dengan lingkungan hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan karena merupakan struktur yang nyata dalam kajian sosiologi hukum sehingga dalam penerapannya dalam masyarakat terjadi keharmonisan. Menyangkut positivisme menurut Weber sebagai pandangan bahwa dibutuhkan perbedaan radikal antara pernyataan paktual dan non faktual merupakan hal yang bersifat ilmiah, jadi tidak benar pernyataan Alexander bahwa positivisme meyakini bahwa jika sosiologi ingin dijadikan sebagai sains yang sesungguhnya, maka segala pernyataan non empiris harus dihilangkan. Justru menurut Satjipto Rahardjo bahwa sosiologi hukum adalah bidang yang menghubungkan antara yang empiris dan yang non empiris.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Anthony Giddens dkk, 2005. Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Beni Ahmad Saeban, 2007. Sosiologi Hukum. Pustaka Setia, Bandung

Donald Black, 1976. The social Organization of Arrest.

Jurgen Habermas, 2007. Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang kategori Masyarakat berjuis. Kreasi Wacana, Yogyakarta

———–, 1996. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechstaats”. Polity Press, Inggris

———–, 2007. Dunia Kehidupan dan Sistem: Tugas Teori Kritis Kasyarakat (Terjemahan) 

Max Weber, 1958. Essays in Sosiologi. 

Roger Cotterrell, 2001. Debat Kontemporer Mengenai Eksistensi Hukum Dalam Masyarakat (Saduran Achmad Ali). Ashgate USA

Satjipto Rahardjo, 2007. Hukum Hendaknya Membuat Bahagian. Kompas, Jakarta

———–, 2007. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Buku Kompas, Jakarta

Zainuddin Ali, 2006. Sosdiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta

Hans Kelsen,      .  The Pure Theory of Law.

Rocky Gerung, 2005. Demokrasi Liberal: Persoalan, Keterbatasan, dan Tantangannya. Makalah pada Diskusi DEMOS, Jakarta

 

E-Mail  Madiongbaso@gmail.com

HP. 081247412045

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s