OPTIMALISASI PEMUNGUTAN ZAKAT DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN

OPTIMALISASI  PEMUNGUTAN  ZAKAT DALAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

 

OLEH

Baso Madiong

(Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Unhas dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. a.  Latar Belakang

Gerakan zakat di Indonesia dimulai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga amil zakat sejak berdirinya Dompet Dhuafa pada tahun 1993. Sebelumnya memang sudah lebih dahulu ada BAZIA DKI Jakarta yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta namun belum merupakan gerakan masyarakat. Kelahiran lembaga-lembaga amil zakat professional dan kiprahnya yang semakin marak di masyarakat, selanjutnya mendorong lahirnya forum zakat yang merupakan asosiasi lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Bangunan gerakan zakat yang semakin lengkap,  berfungsi untuk mendorong kinerja lembaga dan melahirkan amil zakat yang professional.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur`an dan As Sunnah,sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia

Persoalan zakat sering dikatakan sebagai ibadah sosial. Ibadah yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam menghidupi dirinya dan keluarganya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai kewajiban fardhu yang mampu menunaikannya, dan diperuntukkan untuk mustahik (mereka yang berhak menerima). Di dalam Alqur’an kata zakat selalu dibarengi dengan kewajiban shalat sebanyak 30 kali. (Moh. Idris Ramulyo, 2004:143). Zakat merupakan dana potensial yang dapat diberdayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Optimalisasi dana potensial tersebut diperlukan sistem pengelolaan yang transparan yaitu dengan penuh amanah dan secara professional. (A. Rahman Rosyadi dan M. Rais Ahmad, 2006:117).

Zakat sebagai suatu kewajiban ibadah yang ditujukan kepada mereka yang mukalaf (kemampuan bertindak hukum), diposisikan pada urutan ketiga dalam Rukun Islam dan sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (hablumminannaas). Juga sebagai manifestasi kepekaan sosial-spiritual dan hubungannya dengan Khalik (hablumminaallah). Hal ini sebagai wujud dari kepekaan nafsi ilahiyah dan akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan negara. (Moh. Idris Ramulyo, 2004:130).

Zakat mempunyai fungsi sebagai perekat solidaritas keagamaan dan solidaritas sosial, sangat berpotensi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problema kemiskinan. Akan tetapi konsep zakat yang sangat ideal dengan kewajiban imaniyah dan syar’iyah dalam kenyataannya belum dapat terwujud sesuai hakikat zakat yang tercantum dalam nilai-nilai ajaran Islam. Di satu pihak para hartawan (agniya) belum atau tidak merasa bahwa kewajiban zakat atas harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain. Bahkan kewajiban agama ini dipandang sebagai ibadah pribadi semata. Pada pihak lain pendistribusiaan zakat kepada mustahik bersifat konsumtif tidak memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimamfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimamfaatkan begi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secar professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pengelolaan zakat yang selama ini juga dijalankan tidak secara profesional sesuai dengan nilai-nilai shadiq, amanah, fatanah, dan tablig). Dengan cara pengelolaan yang selama ini dilakukan tidak memberikan suatu pemberdayaan kepada mustahik yang sesuai dengan hakikat zakat yang sebenarnya. Selain itu hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hal ini yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat) tidak mengatur subtansi zakat. Oleh karena UU Pengelolaan Zakat hanya mengatur sistem pengolaannya saja.

Padahal sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki (yang dikenai kewajiban zakat), mustahiq (penerima zakat), dan pengelola zakat. Untuk mewujudkan hal ini, maka perlu dilakukan pengkajian tentang hakikat kewajiban zakat dalam Hukum Islam dikaitkan dengan hukum positif yang telah mengatur tentang pengelolaan zakat.

Kenyataannya,  tata cara pemungutan dan penyaluran zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tidak sesuai dengan praktik selama ini, khusus di Kota Makassar hampir setiap pemungutan dan penyaluran zakat selalu menimbulkan reaksi masyarakat, karena dianggap pembagiannya tidak adil, bahkan ada orang-orang  yang seharusnya berhak menerima zakat tetapi kenyataannya tidak dapat. Di samping itu, sebenarnya tujuan penerimaan zakat adalah mengentaskan kemiskinan, namun penduduk Kota Makassar masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan

Fenomena tersebut di atas, menunjukkan bahwa undang-undang zakat belum dilaksanakan secara optimal, aparat pemerintah dan instansi terkait dianggap lemah dalam menerapkan sanksi dan kurang melakukan sosialisasi undang-undang zakat tersebut, juga struktur kelembagaan yang tidak berfungsi.

  1. b.    Perumusan Masalah

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dalam makalah ini akan difokuskan pada dua masalah sebagai berikut:

  1. Sejauhmanakah idealnya Hukum      Positif Indonesia      mengatur substansi zakat yang sesuai dengan Hukum Islam.
  2. Bagaimanakah optimalisasi pemungutan zakat yang dapat      mengentaskan kemiskinan.
  1. c.    Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui konsep ideal      hukum positif Indonesia      (dalam hal ini UU tentang Pengelolaan Zakat) yang sesuai dengan hukum      Islam.
  2. Agar dapat mengetahui optimalisasi pemungutan zakat      yang dapat mengentaskan kemiskinan.
  1. d.    Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu kajian yang mengkritisi peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Diharapkan dari kajian ini membantu pemerintah untuk mengoptimalkan pemungutan zakat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Oleh karena UU yang mengatur tentang zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak optimal dalam hal pemungutan wajib zakat (muzzaki). UU ini hanya mengatur tentang pengelolaan zakat semata, tidak mengatur konsekuensi hukum bagi muzzaki yang tidak membayar zakat. Dengan kajian ini ingin membantu pemerintah dalam hal mengubah UU Pengelolaan Zakat agar memiliki kekuatan pemaksa bagi wajib zakat. Juga memberikan masukan manajemen pengelolaan zakat bagi organisasi atau lembaga yang menangani zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar dapat berfungsi optimal memungut zakat para muzzaki.

  1. e.    Rancangan Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan tentang zakat. Dengan kebijakan ini, maka target atau sasaran pengelolaan zakat yang sesuai ajaran Islam untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Oleh karena salah satu target pemungutan zakat adalah menangani adanya kesenjangan antara kalangan hartawan dan kaum miskin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. a.    Landasan Teori

a. 1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Di dalam Alqur’an zakat kadang disebut dengan shadaqah (Q.S. At Taubah: 103), kadang disebut infaq (Q.S. Al Baqarah:267). Kata infaq dalam ayat tersebut menurut Jalalain (tanpa tahun:42) bermakna zakat. Pandangan sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq (1987:42) yang mengidentikkan infak itu sama dengan zakat.

Kata zakat secara etimologi mengandung pengertian subur atau menggandakan, menyucikan, dan barkah. Bahkan menurut Muhammad Ibrahim Jannati (1986:75), zakat bermakna saleh. Saleh dalam konteks ini dimaknai sebagai pengkikisan segala bentuk jiwa negatif (dengki, iri hati, tamak, rakus boros, dan kikir). Juga akan menampakkan jiwa positif (keihlasan, ketakwaan, kedermawanan, kesetiakawanan, solidaritas imaniyah, dan solidaritas insaniyah) atau jiwa kesalehan sosial. (Hamzah Junaid  2004:47). Secara terminologi zakat merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan. Dapat juga dikatakan bahwa zakat merupakan suatu kenyataan dan kesucian dari kikir dan kedosaan (Hasbi Ash Shiddiqiey, 1981:24).

Di kalangan ahli hukum Islam, mengartikan zakat sebagai nama bagi pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Pengertian zakat di atas sama dengan pandangan Muhammad Ibrahim Jannati (1986:80), sedangkan menurut Asy Syaukani (dalam Hasbi Ash Shiddiqiey, 1981:24), zakat berarti memberi suatu bagian dari harta yang memenuhi nisab kepada mustahik yang tidak bersifat  sesuatu halangan syara’.

Di dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat beberapa pengertian seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Landasan hukum zakat sebagaimana diketahui berasal dari wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasulullah SAW). Penggunaan kedua sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan sebuah persoalan didasarkan pada Hadis Nabi menjelang wafatnya, yaitu kutinggalkan kepada kamu dua pusaka yang abadi, apabila kamu berpegang kepadanya tidak akan sesaat selamanya yaitu Alqur’an dan Sunnah Rasulullah.

Di dalam Surat Al-Baqaraah ayat 43 disebutkan: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku'”. Kemudian dalam Surat At-Thaubah ayat 103 dikatakan: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do’akanlah mereka karena sesungguhnya do’amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selanjutnya dalam Surat Al An’am ayat 141 disebutkan: “Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”. Di dalam Surat Adz Dzariyat ayat 19 dikatakan: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Di ayat lain dikatakan: “…, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya … “ (QS. Al Hadid:7).

Selain dasar hukum zakat terdapat dalam Alquran juga dalam hadist nabi (Sunnah).  Persoalan zakat terdapat hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali RA, yang artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

 

  1. 2 Pengaturan Zakat dalam Hukum Positif di Indonesia

Di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi landasan pemerintah membuat undang-undang atau regulasi yang mengatur kepentingan penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum merupakan  suatu kewajiban negara.

Islam adalah agama yang penuh dengan norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Zakat sebagai  bagian dari norma agama, mengandung nilai ibadah dan nilai muamalah. Zakat bernilai muamalah karena zakat menyentuh kesejahteraan hidup manusia. Menempatkan para agniya (hartawan) untuk menunaikan kewajiban menyalurkan sebagian harta simpanan yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan (mustahik).  Para agniya mempunyai kewajiban dan mustahik mempunyai hak (bersifat pasif). Pemenuhan hak mustahik diperlukan legitimasi oleh  pemerintah.  Dengan demikian dibutuhkan suatu kepastian hukum oleh pemerintah untuk menegakkan hak mustahik tersebut.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam konsideran UU Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

  1. Republik      Indonesia      menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk   beribadat menurut agamanya      masing-masing;
  2. Pengumpulan      zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil      pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya      mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  3. Zakat      merupakan pranata keagamaaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh      rakyat Indonesia      dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
  4. Upaya      penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar      pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan      zakat dapat dipertanggungjawabkan.

 

Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 11 UU Pengelolaan Zakat Bab IV tentang Pengumpulan Zakat.

Di dalam pasal ini ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat maal dan fitrah. Kemudian dalam ayat (2) dikemukan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: Emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan: Penghitungan zakat maal menurut nisab, kadar, dan waktu ditetapkan berdasarkan hukum agama. (pen., Syariat Islam).

Kemudian dalam hukum positif (UU lain) juga ada menyinggung zakat tertentu, yaitu UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan disebutkan bahwa: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Diktum tersebut secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZ dan LAZ yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun maksud pengaturan zakat tertentu ini dalam UU Pajak Penghasilan oleh Jazuni (2005:416) dikatakan: zakat yang dibayarkan hendaknya benar-benar sesuai ketentuan syari’ah, kemudian nilai tersebut dikurangi atas penghasilan kena pajak. Baik UU Pengelolaan Zakat maupun UU Pajak Penghasilan menurut Jazuni (2005:417) sebagai pengakuan negara terhadap kewajiban zakat bagi umat Islam Indonesia.

Mengenai perbedaan pengaturan zakat dan pajak juga dikemukakan oleh Gazi Inayah (2003:167) sebagai berikut:

Pembatasan pajak dan zakat memang ada bedanya, keduanya tunduk pada semangat tetapi tidak tunduk pada sistem perpajakan baik berupa pajak islami, misalnya pajak hasil bumi dan upeti yang biasanya dibebankan kepada non muslim, atau pajak yang tidak islami yaitu yang sesuai dengan hukum negara terutama negara sosialis dan kapitalis.

 

 

 

 

 

  1. a.    3 Fungsi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengoptimalisi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah pemberdayaan diantaranya:

  1. a.    3.1 Konsep Pemberdayaan

Menurut  Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba’ly (2006:84) pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam dua bagian, yaitu:

  1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat. Pemberian dimaksud selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai modal usaha bagi mereka yang terkendala dengan keterbatasan modal dalam berusaha. Dengan  diberikan harta zakat dapat memberdayakan mereka sehingga  dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pemberian zakat berbeda-beda sesuai dengan profesi, serta kebutuhan masing-masing mustahik.
  2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

Terkait hal tersebut, Syaikh Syamsal-Dînal-Ramly (http://ukasbaik.wordpress.com/tgl.12-03-2008),mengemukakan fakir miskin diberikan bagian dari zakat secukupnya  sesuai kebutuhan hidup di negara  mereka tinggal, dan apabila umur mereka lebih lanjut, zakat diberikan pertahun dalam bentuk modal usaha.Hal ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad (http://ukasbaik.wordpress.com/tgl. 12-03-2008)bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin selain bersifat konsumtif, juga diberikan agar produktif dalam bentuk modal usaha.

Selain pemberdayaan bagi fakir miskin, zakat difungsikan untuk memberdayakan mustahiq lainnya. Oleh karena ketidakmampuan mereka, maka pemberian zakat merupakan pengahasilan baru (amil dan mualaf).  Bagi ibnu sabil dan budak, zakat difungsikan untuk mencukupi kebutuhan mereka (sifatnya sekunder).

  1. a.    3.2 Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat 

Secara spesifik, karakteristik pemberdayaan mustahik melalui dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia sedikit berbeda dengan konsep pemberdayaan sebagaimana diuraikan di atas.  Perbedaan tersebut terjadi karena secara historis, lembaga pengelola zakat didominasi oleh organisasi pengelola zakat yang lahir dari kalangan grass root (masyarakat bawah) yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ sendiri diprakarsai oleh individu-individu yang mengadopsi sistem Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun hampir seluruh LAZ dan BAZ (Badan Amil Zakat) yang ada pada umumnya memiliki Dewan Pengawas Syariah. (http://ukasbaik.wordpress.com/tgl. 12-03-2008).

Sebagai perbandingan di negara Malaysia pengelolaan zakat ditangani oleh sebuah lembaga khusus, yaitu Pusat Pungutan Zakat, Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP). Kemudian lembaga ini bekerja sama dengan Pos Malaysia yang menempatkan 45 pejabat pos di setiap Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menyediakan khidmat pembayaran zakat harta untuk memudahkan orang ramai menunaikan zakat mereka. (http://www.zakat.com.my/berita/2008/htm/12-03-2008).

  1. a.    4 Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Zakat

Islam memberikan perhatian yang serius tentang zakat. Hal itu dapat terlihat dalam Al-Quran, Allah SWT menurunkan 37 ayat tentang zakat. Kemudian zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Abu Bakar Sidik berkata, “Barang siapa yang membedakan kewajiban zakat dan shalat serta tidak membayar zakat, maka aku akan memeranginya.”

Suatu keniscayaan bahwa Allah SWT dalam menurunkan perintah-Nya selalu beserta hikmah besar dibaliknya. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting. bahkan zakat dapat dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal suatu negara.  Apalagi kalau zakat dikelola secara baik akan menjadi solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian akan dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemenuhan zakat ini, pemerintah dituntut untuk terlibat aktif. Apalagi telah mengeluarkan UU tentang Pengelolaan Zakat.  Oleh karena UU tersebut yang substansinya hanya mengatur pengelolaan zakat, maka pemerintah harus mengambil kebijakan dalam bentuk regulasi untuk mengimplementasikan kewajiban membayar zakat bagi muzzaki.

  1. b.    Kerangka Pikir

 

Substansi Zakat

–  Aktualisasi Materi

–  Peraturan Pelaksanaan

–  Sinkronisasi

 

 

Impelentasi                                                                                                  Terwujudnya

UU Zakat                                                                                                     Pemungutan

Zakat yg ideal

 

Optimalisasi

Pemungutan Zakat

–   Sosialisasi

–   Pengawasan

–   Struktur Kelembagaan

–   Pengentasan Kemiskinan

–   Melalui Pembayaran Pajak

 

 

  1. c.    Definisi Operasional

–       Impelentasi adalah penerapan berbagai aturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan dalam praktek.

–       Substansi hukum adalah materi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

–       Aktualisasi materi hokum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat relevan dengan kondisi masyarakat dan sedang hangat diperbincangkan.

–       Peraturan pelaksanaan adalah seperangkat aturan yang merupakan penjelasan dari aturan yang lebih tinggi tingkatannya

–       Sinkronisasi adalah antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain tidak saling tumpang tindih.

–       Optimalisasi pemungutan zakat adalah suatu kegiatan yang benar-benar mengarah kepada system pemungutan zakat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan

–       Sosialisasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam masyarakat

–       Pengawasan adalah serangkaian kegiatan aparat penegak hukum untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan

–       Struktur kelembagaan adalah susunan tugas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain

–       Pengentasan kemiskinan adalah tindakan yang mengarah kepada perbaikan/pemulihan kehidupan dalam masyarakat

–       Melalui pembayaran pajak adalah upaya untuk memungut zakat melalui mekanisme pembayaran pajak.

  1. d.    Hipotesis

– Terhambatnya pemungutan zakat, karena peraturan mengenai zakat tidak dilaksanakanan dengan baik dan bahkan aturan tersebut hokum positif kita bertentangan dengan hukum Islam.

– Tingginya tingkat kemiskinan dalam Kota Makassar, karena pemungutan   zakat tidak optimal

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

METODE PENELITIAN

  1. a.    Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam wilayah Kota Makassar dengan fokus penelitian adalah Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tallo, dan  Kecamatan Biringkanaya. Adapun pertimbangan peneliti memilih 3 (tiga) kecamatan tersebut adalah bahwa ketiga kecamatan tersebut seringkali mengalami permasalahan dalam pembagian zakat, terutama zakat fitri.

  1. b.    Populasi dan Sampel

Dalam pemilihan responden, peneliti mengambil sampel secara acak. Responden yang terpilih terdiri atas kalangan masyarakat muslim yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Makassar dan aparat pemerintah daerah yang terkait. Jumlah responden sebanyak 75 orang.

  1. c.    Teknik Pengumpulan Data

Khusus untuk memperoleh data primer, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dengan mempersiapkan suatu daftar pertanyaan pemandu (interview quide) dan kusioner (angket) terhadap responden yang terpilih. Teknik ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan pertanyaan yang dimaksud.

  1. d.    Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan terhadap data yang bukan angka-angka, seperti hasil wawancara dan telaah aturan hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan bagaimana pemberlakuannya di kalangan nelayan. Pemberlakuan tersebut dapat diketahui dari sikap serta perilaku mereka dalam bertindak. Pilihan dari semua kemungkinan yang ada itulah yang menjadi indikator masih adanya dan diberlakukannya nilai-nilai tradisional mengenai pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Data itu digambarkan secara deskriptif dan diuraikan dalam bentuk kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori yang terkait.

Kalau analisis kuantitatif untuk rumusan masalah pertama menggunakan tabulasi frekuensi dengan rumus:

F

P = —— x 100 %

N

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah frekunsi seluruh kategori

Khusus untuk menguji hubungan antara variabel pada rumusan masalah kedua digunakan uji statistik Chi – kuadrat dengan rumus:

Ь        k      (0іј – Eіј)²

X² hit = ∑       ∑  ——————-

I=1    j=1         Eij

Keterangan :        ь           k

∑          ∑

I=1     j=1 =   Jumlah semua baris (b) dan semua kolom (k)

0ij  =   Observation (pengamatan)

Eij  =   Ekspektation (harapan)

Jika X² hitung lebih besar daripada X²  tabel H1 diterima, sebaliknya jika X²  lebih kecil atau sama dengan X² tabel maka Hо diterima. Untuk menguji keeratan hubungan, maka digunakan koefisien kontigensi (C) dengan rumus:

C =    – ————-

X ²+ n

Keterangan :

C = Koefisien kontigensi

X² = Nilai Chi- kuadrat

N = Jumlah responden

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Marlang, 2008. Materi Kuliah Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin

 

Abdul al-Hamid Mahmud  al-Ba’ly,  2006 . Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

 

  1. Rahman Rosyadi, M. Rais Ahmad, 2006. Formalasasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

 

Gazi Inayah, 1995. Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak, Terjemahan Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. 2003, PT. Tiara Wacana, Yogya.

 

Hasbi Ash Shiddiqiey, 1981. Pedoman Zakat, Bulan Bintang, Jakarta.

 

Hamzah Junaid, 2004. Mengenal Islam Sejak Dini, UD. Mandiri, Makassar.

 

Imam Jalalain, t.th., Tafsitr al Qur’an al Karim, Syarikat al-Nur Asia, Al Naasyar.

 

Jazuni, 2005. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

 

Moh. Idris Ramulyo, 2006. Hukum Pekawinan, hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

 

Muhammad Ibrahim Jannati, 1986. Durus fi al Fiqh al-Muqaran, Majma al-Syadr al-Ilmi, Qum-Iran.

 

Sayid Sabiq, 1987. Fiqh  al-sunnah, Terjemahan Nahyuddin Syaf, dengan Judul Fikih Sunnah Jilid 2, PT. Alma’arif, Bandung.

 

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

 

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

 

http://ukasbaik.wordpress.com/tgl. 12-03-2008

 

http://www.zakat.com.my/berita/2008/htm/12-03-2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s