Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang, termasuk  Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.

Selama tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 33 ayat (3) bahwa ”Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara adalah sumberdaya hutan.  Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumberdaya yang sarat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan.  Ragam konflik itu antara lain adalah konflik “pemilikan”, konflik kepentingan (tujuan) pendayagunaannya, dan konflik bentuk pengelolaannya.

Oleh karena itu,  penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang tidak hanya kepentingan departemen kehutanan atau kelompok  pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebagaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUK) bahwa “penyelengaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Selanjutnya juga ditetapkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam ketentuan umum UUK juga ditetapkan bahwa sumber daya  hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.

Ketentuan Illahi, menyebutkan bahwa ketentuan pidana ditimpakan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu kepada sesamanya atau makhluk lainnya, sebagaimana Firman Allah di dalam Surah Ar Ruum ayat 41: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”

Demikian hal  dalam QS. Al A’raf ayat 56:Allah menegaskan bahwa  janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah)  memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa cemas dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Selanjutnya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60, Allah SWT telah mengingatkan antara lain ”…makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.

Sebagai manusia yang diberi akal dan mampu untuk melihat sesuatu dengan hati nurani tentu akan memiliki rasa sayang terhadap alam ini. Karena sebagaimana diketahui bahwa kerusakan hutan ini juga diakibatkan karena campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Selama ini manusia yang berbuat menyalahi aturan karena lebih mengutamakan nafsu daripada hati nuraninya. Padahal suatu saat nanti anak cucunya juga akan menghadapi hasil dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oleh karena itu hakekat dari menjaga lingkungan ialah merasa bertanggung jawab terhadap adanya lingkungan,  menjadi pendorong untuk selalu berbuat baik terhadap lingkungan, berusaha berbuat disiplin dalam melestarikan lingkungan, mensyukuri dan mencintai lingkungan, baik sarana maupun pra-sarananya. Selain itu selalu berpikir positif untuk menjadikan lingkungan yang produktif, aman, tenang dan tentram. Sehingga tidak membuat kerusakan di muka bumi ini.

Melihat kondisi Indonesia dewasa ini, di mana kualitas hutan sebagai  bagian dari lingkungan hidup semakin parah, sebagai akibat belum adanya kesadaran aktif masyarakat dan lemahnya kontrol pemerintah, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab cenderung mengambil keuntungan dan kepentingan sendiri dengan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian hutan.

Oleh karena itu, kawasan hutan Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu kesatuan. Artinya, lingkungan hidup Indonesia tidaklah lain daripada kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Di samping itu, lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan, Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula  ketahanan ekosistem dalam keseluruhan. Itulah sebabnya, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Hal tersebut ditetapkan dalam  (Q.S. 96: 1-2 ) yang artinya “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (sesuatu yang bergantung atau yang memiliki sifat ketergantungan.

Mukaddimah The Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992 menegaskan bahwa the integral and interdependent nature of the earth, our home. Penegasan ini mencerminkan sikap universalitas kehidupan manusia, di mana posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antara manusia dan alam lingkungan hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia, sehingga ia bisa bertahan sebagai sumber kehidupan ketika alam dirawat, dijaga dan dilestarikan. Jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak.

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan  manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal lebih banyak  dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai-sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup rakyat sudah tercemar, bahkan beberapa telah mengering. Udara negeri ini semakin tak sehat untuk dihirup.

Keberadaan  peraturan perundang-undangan dapat  dijadikan sebagai ketentuan payung (Ambrella act) dalam pengelolaan sumber daya lingkungan termasuk hutan. Dalam  Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa “Setiap orang dilarang untuk: a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

 

Demikian halnya dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa: “

Setiap orang dilarang:

  1. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  2. Merambah kawasan hutan;
  3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan

1)      500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2)      200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

3)      100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

4)      50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5)      2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6)      130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

  1. Membakar hutan;
  2. Menebang pohon atau memaneng atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin daripejabat yang berwenang
  3. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga
    berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  4. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
  5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang  yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
  6. Mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan  yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  8. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  9. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  10. Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada Pasal 6 ditetapkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

  1. Mencegah dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,  kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit;
  2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, individu atau perorangan atas hutan,  kawasan  hutan,  hasil hutan,  investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Seperti halnya dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan  juga ditetapkab bahwa:

Pasal 11 “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”

Pasal 12 “Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan”

Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah tersebut di atas,  juga memuat tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terjadi kebakaran hutan atau lahan untuk:

  1. Menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
  2. Memeriksa kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan/atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
  3. Melakukan pengukuran dampak;
  4. Mengumumkan kepada masyarakar mengenai pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan  Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi  dinyatakan bahwa “hak pengusahaan hutan pada dasarnya hanya diberikan untuk penebangan dengan cara tebang pilih atas dasar kelestarian hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, dengan dibebani kewajiban untuk mengadakan permudahan secara alami atau buatan pemeliharaan hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas,  juga dietapkan bahwa ketentuan luas maksimun Hak Pengusahaan Hutan adalah a)  Untuk satu propinsi setiap pemegang hak maksimal seluas 100.000 (seratus ribu) hektar; b) Untuk seluruh Indonesia setiap pemegang hak maksimal seluas 400.000 (empat ratus ribu) hektar; c)  Khusus untuk Propinsi Irian Jaya setiap pemegang hak maksimal seluas 200.000 (dua ratus ribu) hektar; dan d) ketentuan luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk satu perusahaan dengan groupmya.

Namun ternyata apa yang terjadi di lapangan justru jauh dari apa yang diharapkan oleh perundang-undangan. Beberapa kawasan hutan di Sulawesi Selatan kini semakin kritis dan mengkhawatirkan, di Palopo aktivitas  pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung, polisi kehutanan yang ditugaskan dalam kawasan itu tidak bisa berbuat banyak, bahkan zona baru yang masih berada dalam kawasan hutan seluas ratusan hektar juga sudah mulai dirambah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Harian Fajar, Edisi 6 September 2007).

Di Kabupaten Bulukumba pembalakan liar juga terjadi dalam kawasan hutan dengan menebangi hutan, meratakan tanah dan kemudian membakar serasahnya  untuk areal perluasan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunaan nasional yang menghabiskan lahan kawasan hutan sekitar 86,62 hektar, tanpa diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Bulukumba. Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit tersebut ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman kemusnahan keberadaan hutan alam tropis. Hal ini terjadi karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan. Para investor lebih suka untuk membangun perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan konversi karena mereka mendapatkan keuntungan besar berupa kayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dari areal hutan alam yang dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Praktek yang sering terjadi di lapangan, motivasi pengusaha utamanya untuk mendapatkan keuntungan besar dan cepat dari kayu IPK, setelah kayu IPK didapat areal perkebunan ditelantarkan, sehingga berubah menjadi semak belukar dan/atau lahan kritis baru  (Harian Pedoman Rakyat, edisi 10 Juni 2007)

Di Kabupaten Gowa, berdasarkan pemantauan aktivis LSM peduli lingkungan bahwa sebagian besar kawasan hutan di Kabupten Gowa memang sudah sangat rusak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyelematkan hutan, namun tidak berhasil, sehingga ada inisiatif untuk menempuh cara dengan menerapkan budaya adat “kalau perlu melepas saja Harimau ke hutan, karena sekarang tak ada lagi yang dapat dipercaya menjaga hutan. Pengawas hutan pun kini sudah ikut merambah hutan”.  Demikian juga telah diperkirakan 500 hektar kawasan hutan di hulu Jeneberang sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kopi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, satu di antaranya masyarakat, terutama di Kecamatan Tinggimoncong tak bisa lagi menikmati air dari sungai. Bahkan parahnya lagi justru pemerintah setempat juga dituding ikut memberi andil atas kerusakan hutan tersebut, seperti mempermudah pemberian izin perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan dan pengawas petugas kehutanan yang lemah. (Harian Fajar, edisi 4 Oktober 2007).

Bahkan kerusakan hutan di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan yang sangat tajam, sebagai konsekuensi  otonomi daerah, di mana peningkatan PAD digenjot terutama dari sektor kehutanan yang tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan dengan penggundulan lahan hutan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil survei beberapa LSM yang berkecimpung mengenai lingkungan, ditemukan  ratusan hektar kawasan hutan lindung telah dibabat untuk untuk areal penambangan. Bahkan ironisnya kayu-kayu yang ribua ton lolos diangkut ke luar dari kawasan hutan, yang disinyalir melibatkan oknum anggota DPR[1].

Kerusakan hutan tersebut, membawa pengaruh atau dampak negatif terhadap lingkungan, seperti Bencana tanah longsor tahun 2003 di Kabupaten Gowa yang menelang banyak korban jiwa, harta benda masyarakat, dan  hilangnya kesuburan tanah di dalam kawasan hutan  serta terganggunya Daerah Aliran Sungai (DAS)  Jeneberang.

Di samping itu, suhu bumi mengalami peningkatan secara dramatis dan signifikan. Berbagai dampak akibat pemanasan bumi tersebut, telah menimbulkan berbagai bencana besar yang bermacam-macam, seperti perubahan cuaca dan iklim yang sangat mengganggu, banjir dan kekeringan, tanah longsor, badai tropik, angin ribut, angin topan, badai salju serta berbagai kerusakan lingkungan lainnya.

Begitu pula terjadinya kebakaran hutan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya telah membawa dampak terhadap:

  1. Kerusakan  terhadap sifat fisik dan kimia tanah, sehingga apabila hujan akan langsung mengenai permukaan atas tanah, karena tidak lagi tertahan oleh vegetasi penutup tanah. Kondisi ini akan menyebabkan rusaknya struktur tanah;
  2. Terganggunya siklus hidrologi, karena disebabkan hilangnya vegetasi penutup tanah, sehingga mengakibatkan fungsi penghambat air hujan oleh vegetasi tersebut berkurang. Kondisi  demikian membawa pengaruh terhadap meningkatnya erosi dan sedimentasi, yang mempengaruhi kekeruhan air sungai yang lambat laun timbulnya pencemaran lingkungan air sungai;
  3. Terhadap iklim dan kualitas udara. Hutan telah diyakini memiliki fungsi utama sebagai pengatur iklim khususnya iklim mikro. Terganggunya iklim, baik iklim makro maupun mikro, membuat udara terasa panas. Demikian halnya setiap terjadi kebakaran hutan maka yang sering muncul adalah asap, yang menyebabkan menurunnya kualitas udara (polusi udara) yang sangat mengganggu transportasi dan kesehatan.
  4. Terhadap flora dan fauna. Kerugian hilangnya flora yang khas seperti, anggrek hutan, bunga Raflesia, obat-obatan dari tanaman hutan atau pohon menggeris tempat bersarangnya lebah madu yang tidak bisa dihitung dengan nilai rupiah. Kerugian hilangnya Fauna, seperti satwa burung, reptil atau mamalia, harimau, beruang, gajah, babi hutan dan lain-lain yang gerakan cepat untuk berpindah
  5. Terhadap Sosial ekonomi dan kesehatan. Terhadap sosial ekonomi dapat menghilangkan hubungan  antara masyarakat dengan hutan, terutama masyarakat miskin yang mata pencahariannya ada dalam kawasan hutan, belum lagi dengan asap, angin dan abu yang yang tersisa dirasakan, sehingga menurutnya hanya menunggu kematian. Terhadap kesehatan, dapat menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), asma kronkial, iritasi mata dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Sinjai Penebangan kayu secara besar-besaran telah memporak-porandakan dan merusak hutan yang selama ratusan tahun menjadi jantung kehidupan sebagian besar masyarakat. Kawasan-kawasan hutan yang telah ditebang oleh HPH, dengan menggunakan fasilitas ‘logging road’ dan ‘skidding road‘, berbagai kegiatan eksploitasi dan konversi hutan yang semakin memperparah kerusakan hutan akan menyusul, seperti: operasi IPK, penebangan haram,  perkebunan skala besar dan sebagainya[2].

Terjadinya kerusakan hutan karena disebabkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan kehutanan yang saling tumpang tindih  antara satu dengan yang lain, sanksi  hukum yang tidak diterapkan, beberapa peraturan perundangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas pengawasan dari pemerintah dan aparat polisi kehutanan, buntunya koordinasi antara beberapa instansi yang terkait,  tidak efektinya penerapan sanksi, dan fasiltias sarana dan prasarana yang belum memadai, pola pengelolaan hutan yang masih sentralistik dan kurang berorientasi kepada masyarakat, kewenangan yang tidak jelas serta faktor budaya hukum yang lemah. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip pengelolaan hutan yang baik dan berkelanjutan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan.


[1] Harian Tribun Timur Makassar, Edisi Oktober 2007

[2]  Harian Tribun Timur  Makassar,  Edisi 7 Desember 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s