Urgensi Hukum Penataan Ruang

URGENSI HUKUM DALAM PENATAAN RUANG

Oleh Baso Madiong

  1. A.    PENDAHULUAN

Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sementara berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan diIndonesiaselama ini, di samping telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang, tidak dapat dipungkiri masing menyisakan permasalahan yang justru bersifat kontra-produktif dalam upaya perwujudan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berbagai isu strategis yang kita hadapi saat ini antara lain adalah: a) Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan penurunan produktivitas; b) Semakin meningkatnya intensitas dan cakupan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, yang secara langsung mengancam kehidupan manusia, kegiatan usaha, serta sarana dan prasarana. Fenomena bencana banjir dan tanah longsor terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia.c) Semakin meningkatnya intensitas kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, yang berdampak pada inefisiensi koleksi dan distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing kawasan dan produk yang dihasilkan; d) Semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang berat di masa mendatang. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, penataan ruang yang mencakup tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu pendekatan yang diyakini dapat mewujudkan keinginan akan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan penataan ruang, ruang kehidupan direncanakan menurut kaidah-kaidah yang menjamin tingkat produktivitas yang optimal dengan tetep memperhatkan aspek keberlanjutan agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat penhuninya. Selanjutnya rencana tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap sesuai dengan bencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B. PROSES PELAKSANAAN TATA  RUANG

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, penataan ruang terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bagian ini akan mendeskriipsikan secara garis besar ketiga tahapan tersebut
1. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan pengertian dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang merupakan proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang  mencakup:  proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Rencana tata ruang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Adapun rencana pola pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Menurut tingkat administrasi pemerintahan, perencanaan tata ruang dilaksanakan secara berhirarki mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Dikaitkan dengan substansinya, RTRWN berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang memiliki nilai strategis nasional (sistem nasional). RTRWP berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan sistem provinsi dengan memperhatikan sistem nasional yang ditetapkan dalam RTRWN. Sementara RTRWK berisi arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang di wilayahnya dengan memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang pada hirarki di atasnya. Rencana tata ruang yang berhirarki ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan, untuk menghindari tumpang tindih pengaturan pada obyek yang sama. Dengan kata lain, perencanaan yang berhirarki harus memenuhi prinsip saling melengkapi (komplementer). Untuk keperluan operasionalisasi, rencana tata ruang wilayah pada setiap tingkat administrasi perlu dijabarkan dalam rencana detail yang disusun dengan kedalaman pengaturan dan skala peta yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berpedoman pada prinsip saling melengkapi, rencana detail tata ruang yang disusun hanya menjabarkan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Artinya, rencana detail dari RTRWN hanya menjabarkan operasionalisasi dari pengembangan sistem nasional yang telah diatur dalam RTRWN. Dengan demikian rencana detail dari RTRWN tidak memuat substansi pengaturan yang menurut sifatnya adalah muatan dari rencana tata ruang wilayah pada hirarki yang lebih rendah (RTRWP dan RTRWK). Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sebagai produk yang mengikat pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, RTRWP dan RTRWK ditetapkan dengan Peraturan Daerah). Sebagai sebuah ketentuan yang mengikat, rencana tata ruang selanjutnya menjadi pedoman dalam proses pembangunan yang terkait dengan pengembangan struktur ruang dan pembentukan pola pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan. Mengingat penataan ruang menyangkut kepentingan banyak pihak yang tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan saja, proses penyusunan rencana tata ruang pun harus dilaksanakan dengan pendekatan patisipatif melalui pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dimaksudkan agar rencana tata ruang yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai produk kesepakatan antar-pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam proses ini, peran masyarakat tidak dapat diabaikan, mengingat masyarakat merupakan obyek dan subyek utama dalam penyelenggaraan penataan ruang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hal dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Selanjutnya perlu digarisbawahi bahwa pembangunan di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lainnya, mengingat adanya hubungan saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karenanya perencanaan tata ruang tidak dapat dilaksanakan hanya dengan memperhatikan kepentingan internal (inward looking), tetapi juga harus memperhatikan pengaruh wilayah lain serta dampak terhadap wilayah lain.

2. Tahap Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan tetap harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Koordinasi antar-pemangku kepentingan merupakan satu elemen dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang yang efektif (dalam pencapaian tujuan) dan efisien (dalam pemanfaatan sumber daya), namun dalam praktiknya hal ini masih sulit untuk diwujudkan. Ego sektoral dan keengganan untuk memahami kepentingan sektor lain dirasa sebagai salah satu penghambat upaya mewujudkan sinergi di kalangan instansi pemerintah. Hal ini tercermin dari masih adanya konflik pemanfaatan ruang antar-sektor dan antar-daerah, serta kurangnya keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam rangka pemanfaatan ruang, para pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan dunia usaha) dituntut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang mencakup jenis dan besaran program, lokasi pembangunan, serta pembagian peran dan tanggung jawab termasuk pembagian/sharing pembiayaan. Dalam pembangunan infrastruktur jalan misalnya, perlu dikoordinasikan dengan sektor-sektor yang akan memanfaatkan jalan, sehingga jaringan jalan yang dibangun dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar menghubungkan dua titik.
Selain masalah koordinasi, permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dalam menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan juga masih banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus dapat kita lihat rencana tata ruang justru dikorbankan ketika terdapat keinginan untuk melaksanakan pembangunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Minat investasi seringkali justru dipandang sebagai dasar untuk merubah/merevisi rencana tata ruang. Akibatnya rencana tata ruang tidak lagi berfungsi untuk mengarahkan lokasi investasi, tetapi sebaliknya menjadi piranti yang dapat disesuaikan sebagai pembenaran bagi kegiatan investasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat dan dunia usaha merupakan faktor penting dalam pemanfaatan ruang mengingat keterbatasan pembiayaan yang dimiliki pemerintah. Namun hal ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan perubahan rencana tata ruang. Sebaliknya, dalam rangka perwujudan rencana tata ruang perlu disusun berbagai perangkat yang dapat mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana tata ruang atau yang dikenal dengan istilah mekanisme insentif dan disinsentif.

3.Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk megarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang harus dan tidak boleh dilaksanakan pada suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat berupa ketentuan tentang bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, permukiman, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi bukan merupakan hal baru, karena dalam selama ini kita telah mengenal adanya ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), ketentuan penyediaan lahan parkir, dan berbagai ketentuan lain yang diterapkan pada suatu zona peruntukan. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dalam rangka menjamin agar pemanfaatan ruang yang berkembang tetap memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang.

Perizinan adalah proses memberi atau menolak permohonan pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini izin pemanfaatan ruang hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemantauan dan evaluasi adalah proses untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah penyelesaian berupa tindakan memeriksa kebenaran indikasi tersebut dan, apabila indikasi tersebut terbukti benar, mengambil langkah penertiban yang diperlukan.

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi yang dimaksudkan sebagai tindakan agar pemanfaatan ruang yang direnanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang, yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.

Di samping itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat insentif dan disinsentif yang diterapkan dengan tetap memperhatikan hak penduduk sebagai warga negara. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan dengan tujuan rencana tata ruang. Beberapa contoh perangkat insentif yang dapat diterapkan antara lain adalah:

a.   di bidang ekonomi melalui tatacara pemberian kompensasi, imbalan, dan tatacara penyelenggaraan sewa ruang atau urun saham;

b.   di bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi atau ketiadaan sarana dan prasarana.

C. Urgensi Hukum Dalam Penataan Ruang

Fungsi perencanaan tidak saja menyusun pilihan-pilihan, tetapi juga untuk membuat keputusan tentang pilihan. Oleh karena itu, fungsi perencanaan tidak saja merupakan fungsi teknis, tetapi juga merupakan fungsi sosial politis. Dwifungsi perencanaan ini, sekaligus merupakan kesepakatan teknis politis, yang pada tingkat tertentu akan menjadi perangkat formal pembangunan wilayah dalam bentuk berbagai peraturan daerah.

Ketertutupan system hukum terhadap factor-faktor luar telah diterima sebagai hipotesis umum penyebab terjadinya kesenjangan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan hukum dalam masyarakat. Produk hukum tidak saja dimaksudkan untuk mencegah konflik yang semakin tajam, tetapi juga menyalurkan konflik ke dalam suatu aturan main yang sehat dan terbuka, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan yang adil. Selain itu, produk hukum harus dapat memberikan rasa kepastian yang dapat dipegang oleh masyarakat. Sebuah produk hukum tidak lagi sekadar mengatur perilaku dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada, tetapi sudah harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan. Berbagai perangkat peraturan di bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup harus dapat meresponi setiap tuntutan perubahan yang terjadi.

Namun demikian, ada saja pendapat umum bahwa penyelenggaraan tata ruang masih saja tampak sebagai suatu gejala ritualisasi belaka yang melupakan tujuan-tujuan orisionalnya dan mengikuti secara ketat perilaku yang digariskan secara institusional, akan tetapi cenderung meninggalkan hak dan aspirasi rakyat pada umumnya. Kelemahan utamanya adalah karena sangat mungkin institusi hukum lebih lemah dibanding  institusi lainnya yang melakukan fungsi yang sama baiknya, atau mungkin sama buruknya, sehingga kadangkala untuk melakukan perubahan yang fundamental, hukum menjadi sangat terbatas nilainya.

Padahal, fungsinya untuk menegakkan ketertiban umum dan mendistribusikan kekuasaan politik, hukum juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan pembangunan di bidang social ekonomi, sehingga dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi dan pelaksanaan perencanaan pusat, dituntut perimbangan yang seksama pada sejumlah besar lembaga (Peter dan Siswosoebroto, 1990: 207). Setiap fenomena pembangunan dan  masyarakat, memang tidak dapat dilepaskan dari perangkat peraturan hukum sebagai instrumen kebijakan yang dapat menjadi fasilitator dan pencipta suasana kondusif bagi terlaksananya suatu program pembangunan. Hukum tidak lagi hanya diarahkan pada penggarapan hukum sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten belaka, tetapi sudah harus direlevansikan dengan fenomena perubahan-perubahan social (social changes) dalam menata pranata kehidupan masyarakat baru yang sedang membangun.

Harapan tersebut merupakan hasil dari pemungsian hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati, memberikan jaminan keteraturan dalam hal cara-cara bagaimana hubungan-hubungan itu dijalankan dalam masyarakat, dengan menegaskan prosedur-prosedur yang harus dilalui, termasuk adanya nilai kepastian hukum, disertai kekuatan sanksi yang memaksa (Sunggono, 1994: 3)

Hal tersebut sesuai dengan asas-asas pengelolaan lingkungan yang termuat dalam Pasal 3 UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang  bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 15 ayat (1) UUPLH  tersebut  ditetapkan bahwa kewajiban untuk melengkapi AMDAL bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang dicantumkan dalam perizinan pengelolaan lingkungan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) UUPLH ditetapkan bahwa dalam rangka pemberian izin usaha dan/atau kegiatan dimaksud, wajib diperhatikan: a) rencana tata ruang; b) pendapat masyarakat; dan c) pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) menetapkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa rencana tata ruang diselenggarakan pada wilayah Nasional, daerah propinsi, dan daerah kabupaten dankota. Dalam rangka itu maka ditempuh langkah-langkah:

  1. menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, social, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan
  2. mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan
  3. perumusan perencanaan tata ruang
  4. penetapan rencana kerja tata ruang

Di dalam  rangka penyelenggaraan tata ruang, hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai suatu institusi yang netral, tetapi mesti digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi kekuatan-kekuatan baru dan kebutuhan-kebutuhan baru untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Perangkat hukum disini, akan berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik berupa pengalokasian (pendelegasian) kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi kepentingan anggota masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan dalam praktik menunjukkan bahwa hukum berkaitan erat dengan pengambilan kebijaksanaan umum (public policy), oleh karena harus ada suatu political will pemerintah sebagai pendukung utama terlaksananya suatu pola tata ruang berwawasan lingkungan yang berdasarkan suatu pendekatan yang sistematik.

Untuk memperoleh agenda yang sistematik dalam rangka pengambilan kebijaksanaan umum, maka ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi (Cobb dan Elder dalam Sunggono, 1994: 51):

  1. isu tersebut memperoleh perhatian yang luas, atau setidak-tidaknya  dapat menimbulkan kesadaran masyarakat
  2. adanya persepsi dan pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut, dan
  3. adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya.

Pemberian legitimasi terhadap suatu kebijaksanaan publik dalam bentuk hukum dimaksudkan agar dapat dipaksakan berlakunya dan mengikat pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijaksanaan tersebut sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang sebagai suatu isu yang tidak mungkin lagi diabaikan mengingat keterbatasan lahan untuk memfasilitasi pertumbuhankotaserta untuk menjaga kelestarian daya dukung lingkungan bagi kesejahteraan umum manusia secara berkelanjutan, memerlukan legitimasi hukum (UUPLH dan UUPR serta perangkat perundang-undangan lainnya).

Pandangan Pound bahwa hukum harus difungsikan sebagai a tool of social engineering memperoleh relevansinya dalam rangka menangkap setia fenomena dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, sebagai pengungkap kekuatan-kekuatan baru yang membentuk kerangka masyarakat dengan tuntutan-tuntutan dan pandangan-pandangan yang baru pula. Fenomena pertumbuhan kota dengan segala dinamika dan permasalahannya, sebagaimana telah dikemukakan, harus dapat diadaptasikan oleh hukum sehingga hukum dapat dirasakan eksistensinya dalam masyarakat, dan tidak lagi tertekang dalam maksim kuno: het recht hink achter de feiten aan.

Sebagai sebuah pranata hukum yang menjadi demikian fenomenal, maka hukum tata ruang tidak lagi sekadar digunakan untuk mengatur perilaku dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada, tetapi sudah harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan seperti termaktub dalam Pasal 13 UUPR yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penggunaan hukum demikian ini dimungkinkan oleh karena hukum memiliki kelebihan-kelebihan yaitu sifatnya rasional, integrative, memiliki legitimasi, didukung oleh suatu mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi yang didukung kekuasaan public.

  1. D.    Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia/masyarakat dengan sadar dan mengikutsertakan, baik jiwa raga maupun harta bendanya secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki (Harjono, 2000:71). Selanjutnya menurut Tikson (2001:22) bahwa partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan pada kemampuan yang memadai untuk turut serta memutuskan tujuan dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa turut memiliki.

Kepatuhan hukum adalah salah satu indikator bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dan itu diperlukan kesesuaian antara norma hukum dengan perasaan hukum masyarakat, karena kadar nilai intrinsik seseorang akan mendorongnya untuk melakukan (tidak melakukan) sesuatu yang diperintahkan  atau dilarang (Rachmad Baro, 2003:173).

Keterlibatan masyarakat memiliki beberapa unsur yang meliputi: a) keterlibatan secara aktif masyarakat (stakeholder) di dalam setiap langkah siklus proyek mulai dari pembuatan keputusan, perencanaan, sampai kepada  monitoring dan evaluasi, penggalangan berbagai kekuatan masyarakat (tenaga, sumber daya dan pikiran) dan penggunaannya dalam pembangunan sehingga peranan mereka menjadi penting; b) menggunakan beberapa metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk memfasilitasi dan menggalakkan kegiatan partisipasi; c) adanya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa terlalu banyak dibantu oleh pihak luar,  d) institusi kemandirian dalam menentukan nasib dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan egaliter. Artinya keterlibatan stakeholder akan menjadi rutin dalam setiap kegiatan manajemen dan pembangunankota.

Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam  pelaksanaan suatu program terdapat berbagai faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya, yatiu faktor pendidikan, faktor kebutuhan masyarakat, faktor organisasi masyarakat, faktor sosialisasi, dan faktor kepemimpinan tokoh masyarakat.

Keberadaan organisasi masyarakat seperti Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM) merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan dan mengembangkan partisipasi dalam melakukan kegiatan pembangunan. Organisasi yang sudah ada dan tumbuh dalam masyarakat perlu difungsikan dengan baik agar masyarakat mengenal dan memberi dukungan untuk menjamin kelancaran kegiatannya. Oleh karena itu, institusi yang ada dalam masyarakat hendaknya dilengkapi perangkat yang memiliki ketajaman dan kepedulian dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pemberian informasi kepada masyarakat (sosialisasi) yaitu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang program perbaikan lingkungan permukiman, memberi motivasi dan persuasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program perbaikan lingkungan; memberi gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai wajud perbaikan lingkungan.

Adabeberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, oleh Soejono Soekanto (2000:142) menyatakan: a) Imforming (pemberian informasi) meliputi pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun  demikian yang sering terjadi penekanannya hanya pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat tanpa adanya kemungkinan memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat; b) Consultation (konsultasi) yaitu mengundang opini masyarakat setelah memberikan informasi kepada mereka yang dapat memberikan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh masyarakat; c) Placation (perujukan). Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan karena kemampuan dan kedudukannya yang relatif rendah; d) partnership (kemitraan) yaitu atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan saling membagi tangging jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi; e) Delegated Power (pelimpahan kekuasaan). Masyarakat diberi kewenangan   untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat mempunyai wewenang untuk memperhitungkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan bermanfaat bagi mereka. Untuk pemecahan perbedaan yang muncul, pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberi tekanan-tekanan dari atas; f) Citizen control (masyarakat yang mengontrol). Dalam tingkatan ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan.

E. Penutup

Keprihatinan akan kondisi lingkungan yang semakin buruk dan keterbatasan daya dukung lingkungan terhadap keberlanjutan peri kehidupan yang baik bagi manusia dan mahluk lainnya telah melahirkan berbagai rekomendasi dan perangkat-perangkat norma untuk menjadi rambu-rambu dalam penataan wilayah

Oleh karena itu, kehadiran Produk hukum nasional (UU Nomor 26 tahun 2007) yang menggantikan UU Nomor 24 tahun 1992 yang resmi berlaku  pada tanggal 26 April 2007  nampaknya masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, pemerintah, masyarakat dan pengusaha sebagai komponen yang diharapkan menjalankan ketentuan tersebut belum mampu berbuat banyak.

Munculnya berbagai fenonema dalam membangun dan menatakota, di samping minimnya tindakan pengawasan, tersumbatnya sistem koordinasi dan model perencanaan yang kurang akurat dan bahkan hanya meligitimasi pelanggaran dan pengabaian terhadap norma-norma tata ruang dan lingkungan hidup. Di samping itu, pada sisi pengusaha (pengembang) terdapat kecenderungan tidak menghargai hak-hak masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan bahkan memanipulasi masyarakat yang posisinya lemah dengan tidak menyediakan prasarana lingkungan yang dipersyaratkan berdasarkan izin kegiatan yang diberikan. Masyarakat pun tidak ketinggalan yang belum banyak tersalurkan secara baik aspirasinya dalam rangka mendukung penciptaan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan.

(artikel ini adalah Makalah yang disampaikan penulis pada Acara sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Gedung Penelitian Unhas tgl 23 Februari 2011)

DAFTAR PUSTAKA

Peter dan Siswosoebroto, 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sunggono, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik

Harjono, 2000. Kesehatan Lingkungan. Alumni, Bandung

Tikson, 2001. Partisipasi Masyarakat dalam Manejemen Perkotaan. Makalah PPS Unhas. Unhas,Makassar

 

Rachmad Baro, 2003. Hukum Tata Ruang: Kearifan Lingkungan, Living Law dan Realitas Pelaksanaan Hukum. Umithoha Ukhuwah Grafika, Makassar

Soejono Soekanto, 2000. Sosiologi Hukum dan Masyarakat. Rajawali Press, Jakarta

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s