Pengaruh pemekaran wilayah terhadap konflik sosial masyarakat lokal

PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP  KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT LOKAL

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemekaran Wilayah terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Barat bertujuan  untuk mengkaji mekanisme pembentukan daerah otonom baru yang lebih mumpuni, serta tidak mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. dan yang tak kalah penting  adalah menyangkut kesiapan daerah, baik dalam aspek pembiayaan, SDM dan kredibilitas birokrasi dalam melakukan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan lebih baik. hal lainnya adalah melakukan pengutan kapasitas publik untuk mengontrol kinerja eksekutif dan terutama legislatif yang merupakan wakil rakyat yang cenderung mengeksploitasi rakyat. sehingga semangat pemekaran wilayah yang intinya adalah meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat dan tidak menimbulkan konflik budaya benar-benar diwujudkan secara lebih bijak dan arif. Metode yang digunakan adalah penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya tentang tujuan pemekaran wilayah yang sebenarnya serta pembinaan masyarakat yang sedang konflik akibat pemekaran wilayah.

BAB  1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ide dan gagasan tentang pembentukan daerah otonom baru melaju dengan cepat dan pesat. Semangat ini mencuat ke permukaan sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang tidak lain membawa angin segar dan merupakan tuntutan dari semangat  ruh demokrasi yang digulirkan oleh berbagai kalangan. Dengan lain perkataan semangat pemekaran ini mengalir bersamaan dengan kran demokrasi yang tertutup selama 32 tahun  dan upaya untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah yang didengungkan oleh hampir seluruh komponen bangsa. Ironinya, gagasan pemekaran wilayah dalam perjalanannya tak lepas dari fenomena-fenomena konflik sosial dengan aktor konflik, masyarakat, negara dan tak terkecuali swasta. Fenomena yang tak jarang terjadi adalah konflik tentang batas wilayah (teritorial) dan Sumber Daya Alam

Dengan terbitnya undang undang tersebut, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung dan mau didikte oleh pusat. Bahkan, beberapa daerah, seperti Aceh, Riau, dan Papua menuntut merdeka dan ingin berpisah dari Republik Indonesia.

Pada masa awal reformasi, selain adanya keinginan provinsi memisahkan dari republik, juga bermunculan aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi atau kabupaten. Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru ini, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah yang berdampak terhadap meningkatnya suhu politik lokal. Indikasi ini tercermin dari munculnya ancaman dari masing-masing kelompok yang pro dan kontra terhadap terbentuknya daerah baru, mobilisasi massa dengan sentimen kesukuan, bahkan sampai ancaman pembunuhan.

Pemekaran wilayah pun berangsur-angsur direalisasikan dengan pengesahannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui undang-undang. Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002 lalu, terhitung lima  provinsi baru lahir di negara ini, yaitu Sulawesi Barat, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Pulau Papua yang sebelumnya merupakan sebuah provinsi pun saat ini telah mengalami pemekaran, begitu pula dengan Kepulauan Maluku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Grift Viktor (2008: 23) pada dua kabupaten yang dimekarkan, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Barat menyimpulkan bahwaPemekaran yang sebenarnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan pembangunan daerah setempat, ternyata banyak kelemahan yang terjadi di lapangan, di mana pemerintah lemah dalam memperketat pemekaran, contohnya banyak daerah yang dimekarkan, tapi gagal mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah selain memperketat aturan main diatas,  juga perlu mengevaluasi pemekaran wilayah yang sudah berjalan. Hal ini penting untuk melihat pemekaran yang bisa dikembangkan dan pemekaran yang harus didegradasi.

Selanjutnya, kriteria pemekaran mesti dirumuskan kembali secara detail guna menghindari pemekaran wilayah yang tidak selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pertimbangan menyeluruh melalui rangkaian kajian/penelitian lebih lanjut harus secara sungguh-sungguh untuk menemukan jawaban bahwa sesungguhnya pemekaran wilayah dengan jalan pembentukan wilayah baru (hasil penggabungan, pemekaran, atau penghapusan) adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, dengan pertimbangan utama lebih terjaminnya kemaslahatan penduduk di masa depan.

B. Tujuan Khusus

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah memberikan kesimpulan bahwa Ternyata dampak pemekaran tidak hanya sebatas politis. Di balik pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperpendek jalur birokrasi atas nama kepentingan lain, pemekaran wilayah  pada gilirannya akan disertai konversi lahan, mulai dari hutan, tanah-tanah adat yang masih ada,  menjadi kepentingan ekonomi yang mengarah kepada polarisasi kepemilikan. Ini artinya pada gilirannya masyarakat lokal digiring ke arah marjinalisasi dirinya sendiri di wilayah budayanya sendiri. Di samping itu, pemekaran wilayah juga cenderung memicu terjadinya konflik sosial. fakta ini  terjadi di berbagai daerah, misalnya kasus konflik antara  Kabupaten Polewali Mamasa yang menjadi Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Barat dan berbagai konflik lainnya di seluruh penjuru tanah air. Melihat fenomena tersebut, maka diperlukan penelitian lanjutan untuk mengungkap beberapa hal yang menyertainya. diantaranya.

a.       Perlu dipertimbangkan karena kajian pemekaran cenderung hanya melalui mekanisme DPR sehingga aspek politik yang lebih dominan.

b.      Syarat-syarat formal yang diajukan oleh aturan perundang-undangan seperti kelayakan administrasi, tekhnis dan fisik wilayah hanya formalistis, karena lobi-lobi politik yang mendominasi mekanisme tersebut.

c.       Kemampuan politik, ekonomi dan aspek pembiayaan lainnya yang mendorong keleluasaan pelayanan kepada massa-rakyat belum memadai. dan mungkin berbagai hal lainnya

Dengan pertimbangan realitas di atas, maka sebagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang muncul akibat pemekaran wilayah, menjadi penting untuk dilakukan pengkajian mekanisme pembentukan daerah otonom baru yang lebih mumpuni, serta tidak mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan. dan bahkan yang tak kalah pentingnya dipertimbangkan adalah menyangkut kesiapan daerah, baik dalam aspek pembiayaan, SDM dan kredibilitas birokrasi dalam melakukan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan lebih baik. hal lainnya adalah melakukan pengutan kapasitas publik untuk mengontrol kinerja eksekutif dan terutama legislatif yang merupakan wakil rakyat yang cenderung mengeksploitasi rakyat. sehingga semangat pemekaran wilayah yang intinya adalah meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat benar-benar diwujudkan secara lebih arif dan bijaksana

C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Hingga hari ini, keinginan untuk memekarkan wilayah, mulai dari tingkat keluruhan/desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, masih terus bergulir. Alasannya pun sudah menjadi klasik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek tali birokrasi. Apakah kenyataannya demikian, masih perlu diteliti lebih lanjut. Alasan lain, tetapi tidak terbuka adalah  keterpinggiran etnis, persaingan dalam perebutan tampuk pimpinan pada tingkat propinsi atau kabupaten karena  faktor agama, membuat wacana pemekaran wilayah ini bergulir begitu deras dibalut ke dalam wacana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperpendek tali birokrasi. Karena etnis X yang beragama Y dominan di wilayah tertentu, mereka lebih baik membentuk kabupaten, atau propinsi sendiri, sebab di dalam bingkai kabupaten atau propinsinya saat ini, keberadaan mereka tidak mendapat peran maksimal. Ucapan-ucapan elit yang berseberangan agama dengan mereka seperti “koalisi lintas etnis yes, koalisi lintas agama no” adalah contoh ucapan yang menganggu mengusik, kedamaian yang sudah terbangun baik. Perusakan secara ideologi  sama saja dengan bermain-main api, semua dapat terbakar dan hancur bersama hanya karena faktor ideologi atas nama Tuhan.

Dari sisi lain wacana pemekaran wilayah pun disikapi dengan pro-kontra oleh masyarakat. Pro dan kontra ini tidak hanya sebatas adu wacana, tetapi adu fisik berupa demonstrasi, bentrokan antar massa pendukung. Pada beberapa wilayah rencana pemekaran, justru mengundang konflik horizontal diantara yang pro pemekaran dan yang anti pemekaran, Misalnya (walaupun sudah berakhir) proses  pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, proses pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat).  Untuk tingkat II adalah proses pembentukan Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara. Pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Barat, menimbulkan bentrokan fisik, antara massa yang pro dan kontra. Persoalan yang semula hanya sebatas pro dan kontra terhadap bergabungnya Arale, Tabulahan dan Mambi (ATM) ke Kabupaten Mamasa, ternyata menyimpan potensi konflik yang lebih luas bila dimasuki para provokator dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Kelompok masyarakat Arale, Tabulahan dan Mambi (ATM) menolak bergabung ke Mamasa karena umumnya adalah masyarakat dari etnik Mandar yang beragama Islam, sedangkan yang pro-Mamasa umumnya berasal dari etnik Mamasa yang secara budaya dan adat lebih dekat dengan suku Toraja dan beragama Kristen.

Penelitian ini nantinya  akan memfokuskan kepada pola pembinaan masyarakat daerah hasil pemekaran dan daerah induk untuk memahami tujuan sebenarnya pemekaran wilayah, serta melakukan beberapa pendekatan-pendekatan sosiologis kepada masing-masing masyarakat yang telah dimekarkan untuk tetap menjalin hubungan yang harmionis seperti sebelum dimekarkan.

BAB  II  STUDI  PUSTAKA

A. Dasar Konseptual Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut dinyatakan: “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (4)  undang-undang tersebut dinyatakan:Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang ini juga menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan bahwa:  “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wailayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.” (Donald K. Emmerson, 2001:122)

Menurut  Tri Ratnawi (2009: 16) bahwa  pemekaran daerah di Indonesia terjadi secara besar-besaran, sehingga berubah menjadi semacam ‘bisnis’ atau ‘industri’ pemekaran saat ini, tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif-teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefesien mungkin. Sebaliknya, tujuan-tujuan politik-pragmatis seperti untuk merespons separatisme agama dan etnis, membangun citra rezim sebagai rezim yang demokratis, memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa, dan karena self-interest dari para aktor daerah dan pusat, merupakan faktor-faktor yang lebih dominan, politisasi dan pragmatisme dalam pemekaran wilayah seperti itulah yang akhirnya menimbulkan banyaknya masalah atau komplikasi di daerah-daerah pemekaran, daerah induk dan juga di pusat. Saat ini negara Indonesia berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa dan bersifat majemuk dalam hal etnis, bahasa daerah, agama, budaya, geografi, demografi, dan lain-lain.

Menurut Maskun (2001;13), tuntutan pemekaran wilayah sebenarnya bisa dilakukan baik dalam status Daerah Otonom ataupun status Wilayah Administratif. Menurutnya, seyogyanya tuntutan untuk menjadi daerah otonom diawali terlebih dahulu dengan terbentuknya beberapa Propinsi Administratip maupun Kabupaten dan Kecamatan. Diharapkan penetapan wilayah administratip tersebut merupakan suatu proses penting untuk mendewasakan dan memperkuat kemampuan Propinsi/Kabupaten /Kecamatan tersebut agar suatu saat dapat menjadi Daerah Otonom. Pertimbangan ini penting mengingat banyak Daerah Otonom, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kecamatan yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (berotonomi). Hal lain mengingat bahwa pemekaran tidak saja dapat dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah, tetapi juga faktor-faktor lain yang juga turut menentukan.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan estela mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.” (Michael Malley, 2005: 32)

Hasil studi dari tim Bank Dunia menyimpulkan ada empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu: Pertama, motif untuk efektivitas administasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan; Kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-ruraal, tingkat pendapatan); Ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh Undang-undang disediakannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; Keempat, motif pemburu rente (bureaucratic and political rent-seeking) para elit.( http://www.liputan6.com/view/. 7 Desember 2005)

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini.

a. Kemampuan ekonomi.

b. Potensi daerah.

c. Sosial budaya.

d. Sosial politik.

e. Kependudukan.

f. Luas daerah.

g. Pertahanan.

h. Keamanan.

i.  Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Selanjutnya, syarat fisik yang dimasud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

B. Dimensi Sosial Budaya

Budaya dan etnik selalu membentuk bagian sosial dari suatu daerah yang khusus berdasarkan sejarah yang dibentuk dari elemen-elemen yang saling berbeda dari suatu kelompok etnik ke kelompok etnik yang lain (Mustamin, 2003: 26). Aspek Sosial Budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung.

Di samping itu, seringkali suatu etnis atau masyarakat tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar kelompok masyarakat keturunan atapun bahasa. Faktor-faktor yang menekan secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya tradisional suatu komunitas membedakan atau membuat perbedaan antara bagian suatu masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya. Tak jarang, polarisasi etnisitas mengarah sebagai upaya-upaya perebutan sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu dari komunitas besarnya.

Pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tujuan pembentukan daerah otonom tidak dapat dilihat semata-mata dari dimensi administrasi dalam arti untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, tetapi juga dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya (Jimly Assiddiqie, 2007: 4).

Pemerintahan daerah dalam perspektif sosial dipandang sebagai kelompok terorganisir dalam batas-batas geografis tertentu, dan mengembangkan perasaan kebersamaan di tengah perbedaan sosial ekonomi dengan corak tertentu dan menjadi “social entity” (Moh. Tolchah Mansoer, 1999: 19). Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Muhammad Tahir Azhary, 2004: 20). Perasaan latar belakang (raison d’etre) dan otoritas daerah akan mempererat kesatuan diantara penduduk daerah.

Budaya dipahami sebagai hasil ciptaan manusia, setelah manusia tersebut mengalami berbagai pergumulan dengan lingkungannya (Koesriani Siswosoebroto, 2000: 348), sehingga manusia membutuhkan budaya, baik untuk memanipulasi maupun memanfaatkan lingkungannya yang beragam. Dengan demikian, dapat menjamin kelangsungan hidupnya sekaligus untuk melakukan pemekaran diri.

Semua kebudayaan yang berubah adalah bentuk respon terhadap terhadap hal-hal sebelumnya, seperti masuknya pengaruh dari luar. Wilayah sentral tempat pekecambahan perubahan kebudayaan biasanya terjadi diwilayah perbatasan. Dinamika kebudayaan ini biasanya akan menghadirkan budaya kuat yang akan mengalahkan budaya yang lebih lemah. Untuk Sulawesi Barat, perbatasan yang wilayahnya bersebelahan dengan Sulawesi Selatan, ternyata berada dalam pengaruh daerah tersebut, sehingga ini perlu mendapat perhatian dari masyarakat sendiri yang menginginkan agar budaya Mandar yang orisinil dapat bertahan untuk seterusnya, tentu tanpa menutup diri dengan perubahan positif yang bisa saja datang dari luar Mandar. Karena pada dasarnya, perubahan itu sendiri adalah hukum alam yang tidak bisa ditolak. Jadi yang perlu dilakukan didaerah perbatasan adalah menjadikan arus perubahan lebih terkendali. Yaitu berada dalam koridor akulturasi, bukan asimilasi budaya.

Sebagai daerah perbatasan lalu lintas antar provinsi, pertumbuhan penduduk di daerah perbatasan cenderung meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sehingga masyarakat berimigrasi ke daerah perbatasan. Kondisi ini bisa jadi tidak menguntungkan kalau dilihat keseimbangan alam dan kelestarian ekosistem. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan merusak areal sekitar jalan, terutama jalan-jalan sepanjang daerah pegunungan, sehingga rawan bencana alam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s